JAMBI — Demokrasi tidak berhenti pada bilik suara dan agenda pemilihan umum. Gagasan itu mengemuka dalam FGD Seri ke-4 Tahun 2026 yang digelar Pusakademia bekerja sama dengan Polda Jambi, Kamis (10/9/2026). Forum berlangsung di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi.
Direktur Pusakademia, Dr. Mochammad Farisi, LL.M., menilai ukuran keberhasilan demokrasi tidak semata-mata dilihat dari terselenggaranya Pemilu. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus tercermin dari perlindungan hak warga negara, keterbukaan ruang partisipasi, serta mekanisme pengawasan antar lembaga yang seimbang.
"Demokrasi yang kuat membutuhkan hak sipil dan politik yang terlindungi, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta mekanisme checks and balances yang berjalan sehat. Karena itu, dialog lintas elemen seperti ini penting untuk membangun demokrasi yang semakin substantif dan berkeadaban," jelas Alfarisi, Kamis (10/9/26).
Perbedaan Pandangan Dikelola Lewat Dialog
Direktur Intelkam Polda Jambi Kombes Pol. Yuli Haryudo, S.E., menekankan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan itu harus dikelola melalui ruang dialog yang sehat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
"Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Yang penting adalah bagaimana perbedaan tersebut dikelola melalui dialog, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, serta mekanisme demokratis dan konstitusional," tambahnya.
Pandangan itu menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan tanggung jawab menghormati hukum serta hak warga negara lainnya.
Tiga Narasumber, Tiga Perspektif Berbeda
FGD menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang berbeda agar pembahasan tidak dilihat dari satu perspektif. Mereka yakni Ahmad Jahfar, S.H., Anggota DPRD Provinsi Jambi; Sukiman, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi; serta Bahren Nurdin, S.S., MA., Dosen UIN STS Jambi dan KOPIPEDE Provinsi Jambi.
Diskusi dipandu Dr. Mochammad Farisi, LL.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi sekaligus Direktur Pusakademia. Kehadiran para narasumber menghadirkan perspektif dari politik dan lembaga legislatif, perlindungan hak asasi manusia, hingga akademik dan masyarakat sipil.
Kelompok Disabilitas hingga Generasi Muda Ikut Duduk
Forum diikuti sekitar 45 peserta dari berbagai elemen. Mulai dari pemerintah, partai politik, media, perguruan tinggi, organisasi perempuan, mahasiswa, akademisi hingga organisasi kemasyarakatan.
Ruang diskusi turut melibatkan kelompok disabilitas melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Sejumlah organisasi perempuan juga hadir, di antaranya Wanita Penulis Indonesia (WPI), Koalisi Perempuan Indonesia, PGAD UIN STS Jambi, dan Fatayat NU Provinsi Jambi.
Dari unsur politik, forum menghadirkan perwakilan PAN, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PPP, NasDem, PKS hingga Partai Gerakan Rakyat Jambi. Dari kalangan generasi muda, keterlibatan pimpinan BEM berbagai perguruan tinggi serta mahasiswa Universitas Jambi dan UIN STS Jambi memberi warna tersendiri.
Demokrasi yang Dijaga Setiap Hari
FGD seri ke-4 ini menunjukkan penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah dan partai politik, tetapi juga akademisi, media, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan generasi muda.
Pusakademia bersama Polda Jambi berharap ruang dialog semacam ini terus dikembangkan untuk membangun budaya demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Demokrasi yang berkeadaban bukan sekadar tentang siapa yang menang dalam kontestasi politik, melainkan sejauh mana setiap warga negara memiliki ruang untuk bersuara, mendapatkan perlindungan hak, berpartisipasi dan ikut mengawasi jalannya kekuasaan.
