TANJAB BARAT — Enam provinsi menjadi prioritas penanganan karhutla nasional tahun ini, dan Jambi termasuk di dalamnya. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual, Senin (7/9/2026), yang diikuti Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dari daerahnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan kondisi karhutla secara nasional dalam forum tersebut. Selain Jambi, lima provinsi lain yang masuk daftar prioritas adalah Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Rapat dibuka Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan dihadiri jajaran menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta Jaksa Agung. Sebanyak 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) turut diundang untuk membangun komitmen bersama.
Jambi Catat 11 Tersangka Kasus Pembakaran Lahan
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Di Provinsi Jambi, aparat kepolisian telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam sejumlah kasus karhutla.
Jaksa Agung menambahkan bahwa penanganan tindak pidana karhutla harus menyasar korporasi, bukan hanya pelaku di lapangan. Upaya itu mencakup pemulihan kerugian negara akibat kebakaran.
Pemerintah Siapkan OMC hingga Water Bombing
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan perkembangan titik panas (hotspot) serta strategi pengendalian karhutla. Pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, pengerahan pasukan darat terpadu, penegakan hukum, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dari sisi pengelolaan lahan, Menteri ATR/BPN menyampaikan materi pemanfaatan HGU dan PBPH. Hal ini khususnya terkait pencegahan kebakaran pada wilayah yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
Puncak Kemarau Belum Berlalu, Kewaspadaan Diminta Meningkat
Menutup rapat, Menko Polkam mengingatkan bahwa puncak musim kemarau belum berlangsung. Ia meminta kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak terus ditingkatkan, termasuk pengawasan terhadap lahan yang memiliki pemilik maupun pengelola.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menegaskan komitmen daerahnya mendukung seluruh arahan pemerintah pusat. Ia mengajak perusahaan, aparat, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam mencegah serta menanggulangi karhutla. Kami mengajak perusahaan, aparat, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Bupati.
Mengikuti rapat secara virtual dari Tanjung Jabung Barat, turut hadir Pasi Ops Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf. Sigit Purnomo Rico, Wakapolres Kompol Andi Musahar, perwakilan Kejaksaan Negeri, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Samsuhadi, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Ridwan.