SUNGAI PENUH — Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh yang tercatat sebesar 4,39 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,89 pada tahun 2025 memang menunjukkan kinerja positif di atas rata-rata nasional. Namun, data tersebut tidak bisa dibaca secara administratif semata. Pertanyaan mendasar yang kini dihadapi pemkot adalah apakah pertumbuhan itu telah menghasilkan transformasi ekonomi yang benar-benar berkelanjutan bagi warganya.
Mengapa Pertumbuhan Berkualitas Lebih Penting daripada Sekadar Angka PDRB?
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Pemkot Sungai Penuh mencatat tingkat kemiskinan yang sangat rendah, yakni 3,23 persen — salah satu yang terendah di Provinsi Jambi. Meski demikian, tekanan fiskal nasional dan kecenderungan pengetatan anggaran pusat membuat ruang gerak pembangunan daerah semakin sempit. Karena itu, fokus pembangunan tidak lagi bisa sekadar mengejar peningkatan PDRB, melainkan harus diarahkan pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi lokal.
“Pembangunan daerah tidak lagi dapat dimaknai sekadar sebagai upaya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan yang tinggi belum tentu identik dengan kesejahteraan yang merata,” tulis Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP, dalam analisisnya yang dimuat di media lokal.
SDM dan Digitalisasi UMKM Jadi Prioritas Utama
Transformasi Sungai Penuh sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pendidikan di kawasan Kerinci tidak mungkin berlangsung tanpa kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Pemkot kini dihadapkan pada tantangan membangun SDM yang mampu bersaing di era digitalisasi, ekonomi kreatif, dan sektor jasa modern. Data BPS mencatat IPM Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, namun bagi Sungai Penuh, peningkatan angka tersebut harus dibarengi dengan pelatihan keterampilan kerja, digitalisasi UMKM, dan kewirausahaan pemuda.
Reformasi tata kelola pemerintahan juga menjadi kebutuhan mendesak. Birokrasi yang lamban dan tidak efisien dinilai akan menghambat akselerasi pertumbuhan. Digitalisasi pelayanan publik dan integrasi data pembangunan menjadi kunci agar belanja birokrasi tidak terserap pada aktivitas administratif semata, melainkan pada pelayanan publik yang produktif.
Infrastruktur Produktif: Konektivitas dan Pariwisata Kerinci
Pembangunan infrastruktur di Sungai Penuh dan Kerinci tidak lagi dimaknai sekadar proyek fisik. Esensinya adalah menciptakan efisiensi ekonomi dan memperluas produktivitas masyarakat. Konektivitas antarwilayah, akses desa produksi, infrastruktur logistik, serta internet desa menjadi prasyarat agar produk lokal bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Potensi alam Kerinci memiliki kekuatan ekonomi yang besar, namun tanpa aksesibilitas, fasilitas dasar, dan ekosistem wisata yang memadai, dampak ekonominya tidak akan optimal. Karena itu, pembangunan infrastruktur produktif diarahkan untuk mendukung sektor ini agar mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
