JAMBI — Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI sarat dengan semangat kedaulatan ekonomi. Menurut pria yang akrab disapa SAH itu, pidato tersebut tidak hanya bicara angka pertumbuhan, tetapi juga keberpihakan terhadap rakyat kecil.
"Pidato Presiden Prabowo hari ini memberi pesan kuat bahwa negara hadir untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional secara menyeluruh. Ini bukan sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan itu benar-benar dirasakan rakyat," ujar SAH, Rabu (20/5/2026).
Target Pertumbuhan 2027: Realistis atau Terlalu Agresif?
SAH menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 merupakan sasaran realistis. Syaratnya, kata dia, harus didukung penguatan sektor produktif nasional, hilirisasi industri, serta pengelolaan fiskal yang disiplin dan prudent.
Ia juga mendukung langkah pemerintah menjaga defisit APBN pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB. "Ini menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh agresif tetapi tetap terukur. Stabilitas fiskal tetap dijaga agar investor percaya dan ekonomi nasional memiliki daya tahan menghadapi gejolak global," katanya.
Anomali Ekonomi: Pertumbuhan Tak Dinikmati Kelas Menengah
SAH menyoroti pernyataan Presiden Prabowo terkait anomali ekonomi nasional. Selama ini, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati kelas menengah dan masyarakat bawah.
Menurutnya, keberanian Presiden mengakui persoalan tersebut menjadi langkah penting untuk melakukan pembenahan struktural. "Presiden sangat peka melihat realita di lapangan. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan jauh lebih penting. Karena itu pemerintah ingin memastikan kesejahteraan rakyat meningkat, pengangguran turun, dan lapangan kerja formal bertambah," ujarnya.
Badan Pengelola Ekspor SDA: Antisipasi Kebocoran Nilai Tambah
SAH mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam. Lembaga ini bertugas memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global serta mencegah kebocoran nilai tambah komoditas nasional.
"Selama ini harga dan tata niaga komoditas kita sering terlalu bergantung pada pihak luar. Kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah menjaga kedaulatan ekonomi nasional," tegasnya.
Birokrasi dan Bea Cukai: Sinyal Tegas untuk Iklim Usaha Sehat
Terkait arahan Presiden agar aparat penegak hukum dan institusi seperti Bea Cukai dibenahi, SAH menilai hal itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius menciptakan iklim usaha yang sehat, bersih, dan kompetitif.
"Presiden ingin birokrasi bekerja profesional dan tidak menjadi hambatan ekonomi. Ini penting agar pelaku usaha, investor, dan UMKM mendapat kepastian dan kenyamanan dalam berusaha," pungkasnya.
