MUARO JAMBI — Gelombang pengunduran diri massal ini memicu tanda tanya besar di publik. Proses penempatan jabatan, kesiapan para pejabat yang dilantik, hingga dugaan lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan tenaga pendidik sebelum pelantikan menjadi sorotan utama.
Kepala Sekolah Ditempatkan di Wilayah Terpencil Tanpa Sosialisasi
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kegagalan asesmen dan pemetaan kondisi riil di lapangan. Sejumlah kepala sekolah mengaku baru mengetahui lokasi penempatan mereka pada hari pelantikan berlangsung.
“Kalau sampai ada 13 kepala sekolah mundur hampir bersamaan hanya dalam hitungan hari, ini bukan lagi kebetulan. Ini menandakan adanya mal administrasi dan lemahnya pemetaan kebutuhan di lapangan,” ungkap Ivan Wirata.
Beberapa kepala sekolah ditempatkan di daerah pelosok seperti Rondang. Untuk mencapai lokasi tersebut, perjalanan harus ditempuh berjam-jam melalui jalur darat, dilanjutkan menyeberangi sungai menggunakan perahu ketek, lalu kembali melanjutkan perjalanan darat.
Guru Senior Dipaksa Bertugas di Lokasi Ekstrem Jelang Pensiun
Kondisi geografis yang sulit dinilai sangat memberatkan, terutama bagi guru senior yang faktor kesehatan dan usia menjadi pertimbangan penting. Bahkan beberapa di antaranya disebut sudah mendekati masa pensiun.
“Kalau penempatan hanya berdasarkan data administrasi di atas meja tanpa melihat realitas geografis Muaro Jambi, akhirnya seperti ini. Mereka merasa tidak siap secara fisik maupun mental,” ujarnya.
Publik mempertanyakan apakah proses penempatan tersebut benar-benar berdasarkan sistem merit dan kompetensi, atau justru ada kepentingan lain di luar aspek teknis pendidikan. Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat terkait kemungkinan penempatan yang terkesan terburu-buru atau sekadar memenuhi kebutuhan jabatan.
13 Sekolah Terancam Kekosongan Kepemimpinan Jelang Tahun Ajaran Baru
Dampak dari pengunduran diri massal ini tidak kecil. Sebanyak 13 sekolah kini terancam mengalami kekosongan kepemimpinan. Ivan menegaskan, jabatan kepala sekolah sejatinya merupakan tugas tambahan bagi seorang guru.
“Ketika penempatan dianggap tidak realistis dan memberatkan, para guru tentu memiliki hak untuk memilih kembali menjadi tenaga pengajar biasa,” tegas Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi ini.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu manajemen sekolah, administrasi pendidikan, hingga pencairan dana operasional sekolah (BOS) menjelang tahun ajaran baru.
DPRD Dorong Evaluasi Total Sistem Penempatan Kepala Sekolah
Ivan meminta Dinas Pendidikan dan BKD Muaro Jambi segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pemetaan dan penempatan jabatan kepala sekolah. Ke depan, proses penempatan harus mengedepankan komunikasi dua arah dan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, hingga kondisi geografis para tenaga pendidik.
Pemerintah daerah juga didorong segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di sekolah-sekolah yang mengalami kekosongan agar roda pendidikan tetap berjalan normal.
“Momentum ini harus menjadi pelajaran penting. Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang eksperimen birokrasi. Yang dibutuhkan adalah sistem merit yang transparan, manusiawi, dan benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan,” tutupnya.
