JAMBI — Bantuan tahap pertama sebesar Rp85 miliar disalurkan kepada Provinsi Jambi dan empat kabupaten, yakni Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Sarolangun. Sementara tahap kedua Rp40 miliar mengalir ke Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo.
Raja Juli menegaskan pemerintah daerah harus memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Ia meminta pemda berkoordinasi sejak awal dengan aparat penegak hukum.
"Terus berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati, jangan sampai nanti malah jadi masalah di kemudian hari, mohon pendampingannya dari sejak dini, dilakukan secara transparan dan akuntabel," ucap dia.
Dua Tahap Banpres dan Sebaran Penerimanya
Penyaluran dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama Rp85 miliar menyasar satu provinsi dan empat kabupaten yang dinilai paling terdampak. Gelombang kedua Rp40 miliar menyusul untuk empat kabupaten lainnya.
Raja Juli menyebut Presiden memberi perhatian khusus kepada warga Jambi. "Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar 40 miliar. Jadi total 125 miliar," kata dia.
Dana Bisa Dipakai Beli Peralatan hingga Bangun Sumur Bor
Banpres boleh digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla, termasuk pembelian peralatan. Jika kondisi karhutla mulai mereda, dana dapat diarahkan untuk kesiapsiagaan.
Bentuknya antara lain pembangunan sumur bor sebagai persiapan menghadapi musim karhutla berikutnya, serta dukungan kebutuhan kesehatan masyarakat. Raja Juli menekankan Banpres ini berada di luar pengadaan helikopter, operasi modifikasi cuaca, pengerahan pasukan darat, dan pengadaan peralatan.
"Di luar tentu anggaran APBN lainnya dari kementerian kehutanan, di dana siap pakai di BNPB dari Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya," tutur dia.
Pemerintah Pusat Sebut Tak Lepas Tangan
Raja Juli memastikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan BMKG bergerak bersama dalam penanganan karhutla di Jambi. Ia membantah anggapan pemerintah lepas tangan.
"Ini adalah tanggung jawab kolektif kita dan oleh karena itu sekaligus saya meminta kepada masyarakat ya agar tidak lagi membakar hutan dan lahan," sambungnya.
Imbauan itu menyasar warga agar menghentikan praktik membuka lahan dengan cara dibakar. Pemerintah daerah diminta meneruskan koordinasi dengan Kapolda dan Kajati agar penyaluran Banpres tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
