JAMBI — Pertemuan yang digagas Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 dan dihosting Thailand ini menjadi forum krusial di tengah mandeknya proses damai di Myanmar pasca-pemilu. Sugiono hadir membawa posisi Indonesia yang konsisten mendorong solusi Myanmar-owned dan Myanmar-led, namun dengan evaluasi jujur terhadap capaian 5PC.
Evaluasi Lima Poin Konsensus: Antara Harapan dan Realitas
Dalam pernyataannya, Sugiono mengakui masih ada sejumlah perkembangan pasca-pemilihan umum di Myanmar. Namun, ia menegaskan implementasi 5PC masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam mewujudkan dialog nasional yang inklusif.
"Dialog nasional yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan," ujar Sugiono dalam forum tersebut, seperti dikutip dari rilis Kemlu.
Ia menekankan tiga pilar utama 5PC yang harus diperkuat: penghentian kekerasan, dialog inklusif, dan akses bantuan kemanusiaan yang aman tanpa diskriminasi.
Perpanjangan Mandat Utusan Khusus Jadi Bahasan Kunci
Salah satu poin strategis yang diangkat Sugiono adalah penguatan mekanisme kolektif ASEAN. Ia mendorong pembahasan serius mengenai perpanjangan mandat utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan upaya diplomatik ASEAN. Tanpa utusan khusus yang memiliki mandat jelas dan dukungan penuh, proses rekonsiliasi rentan kehilangan momentum.
Pertemuan Bangkok ini merupakan tindak lanjut dari KTT ke-48 ASEAN di Filipina dan pertemuan menlu secara daring pada 21 Mei 2026. Kunjungan bilateral Sugiono ke Nay Pyi Taw pada 8 Juni 2026 lalu menjadi modal diplomasi yang ia bawa ke meja perundingan.
Indonesia Posisikan Diri sebagai Jembatan, Bukan Wasit
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak bernama memaksakan solusi dari luar. Sebaliknya, pendekatan yang ditawarkan adalah fasilitasi.
"Solusi yang berkelanjutan harus bersifat Myanmar-owned dan Myanmar-led. Indonesia siap membantu membangun jembatan untuk mewujudkan hal tersebut," tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Jakarta tetap pada poros diplomasi non-intervensi ala ASEAN, namun dengan pendekatan yang lebih aktif dan terukur. Pertemuan informal ini diharapkan menghasilkan peta jalan baru yang lebih realistis bagi Myanmar, yang hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan pasca-kudeta militer 2021.
