JAMBI — Empat pimpinan DPRD Provinsi Jambi, yakni Hafiz Fattah, Ivan Wirata, Samsul Riduan, dan Rusli Kemal Siregar, langsung menemui massa aksi GMNI di depan gedung. Pertemuan itu berlangsung setelah Ivan Wirata lebih dulu turun ke lapangan untuk meredakan ketegangan sejak awal unjuk rasa.
Tuntutan Terbesar: Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu poin yang mendapat sorotan tajam dalam dialog tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ivan Wirata menyatakan dukungan penuhnya terhadap program strategis nasional itu, namun menekankan perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
"Saya mendukung penuh Program MBG selama dijalankan dengan prinsip zero korupsi, zero markup, dan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas gizi. Program ini wajib dievaluasi berkala agar tepat sasaran," tegas Ivan dalam pernyataannya di hadapan para mahasiswa.
DPRD Berkomitmen Bahas Tuntutan Sesuai Mekanisme
Ketua DPRD Jambi, Hafiz Fattah, memastikan setiap poin tuntutan mahasiswa akan ditampung dan dibahas bersama seluruh anggota dewan. Ia menegaskan proses pembahasan akan mengikuti tata tertib yang berlaku di lembaga legislatif.
"Aspirasi adik-adik mahasiswa kami tampung. Kami akan bahas bersama seluruh anggota dewan sesuai mekanisme yang ada," kata Hafiz.
Sementara itu, Samsul Riduan menambahkan bahwa sikap kritis mahasiswa sangat diperlukan dalam demokrasi. Terkait tuntutan yang lebih teknis, seperti usulan hak interpelasi, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan ranah seluruh anggota DPRD, bukan hanya unsur pimpinan.
"Semua ada mekanismenya. Tidak bisa diputuskan oleh kami berempat saja, harus dibahas secara internal bersama seluruh anggota," pungkas Samsul.
Dana Siluman Rp 58 Miliar dan Fungsi Kontrol Mahasiswa
Ketua Organisasi TINDAK, Wiranto Manalu, yang turut hadir dalam aksi, menyoroti dugaan adanya dana siluman dalam anggaran daerah senilai Rp 58 miliar. Ia mendesak DPRD melakukan pengawasan serius untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig, menegaskan bahwa aksi mereka merupakan bentuk fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ia menepis anggapan bahwa aksi tersebut didasari kebencian terhadap individu tertentu.
"Kami hadir menjalankan fungsi organisasi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Itu tugas moral kami agar program benar-benar akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat," jelas Ludwig.
Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan dipelajari lebih lanjut oleh DPRD Provinsi Jambi. Langkah tindak lanjut akan ditentukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
