MUARO JAMBI — Penyerapan anggaran belanja daerah di Kabupaten Muaro Jambi masih rendah di pertengahan tahun. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, realisasi belanja daerah hingga Juni 2026 baru mencapai Rp 410,55 miliar dari pagu anggaran Rp 1.328,30 miliar.
Belanja Pegawai Mendominasi, Belanja Modal Minim
Dari total realisasi tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 281,17 miliar. Angka ini menunjukkan sebagian besar anggaran daerah masih tersedot untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp 67,30 miliar. Sementara itu, pos belanja lain-lain mencapai Rp 58,75 miliar.
Belanja modal, yang biasanya menjadi indikator utama pembangunan infrastruktur dan aset daerah, hanya terealisasi Rp 3,33 miliar. Angka ini menjadi yang paling kecil dibandingkan pos belanja lainnya.
Anggaran 2026 Turun Dibanding Tahun Lalu
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menganggarkan belanja daerah 2026 sebesar Rp 1.328,30 miliar. Jumlah ini menyusut 20,66 persen dibandingkan pagu anggaran belanja daerah pada tahun sebelumnya.
Penurunan anggaran ini bisa berdampak pada berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk pembangunan fisik dan pelayanan publik.
Apa yang Membuat Realisasi Belanja Modal Minim?
Rendahnya realisasi belanja modal di semester pertama kerap terjadi karena proses lelang proyek yang belum selesai. Biasanya, proyek-proyek fisik baru mulai dikerjakan pada triwulan ketiga dan keempat.
Meski demikian, persentase realisasi belanja daerah yang baru mencapai 30,91 persen dari target tahunan menjadi catatan tersendiri. Pemerintah daerah perlu menggenjot penyerapan anggaran di sisa tahun 2026 agar program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Belanja Daerah Jadi Indikator Kinerja Fiskal
Realisasi belanja daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja fiskal pemerintah kabupaten/kota. Semakin tinggi realisasi, semakin cepat dampak anggaran dirasakan masyarakat melalui layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program sosial.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk pos belanja modal yang masih sangat kecil.
