JAMBI — Keputusan untuk menunda rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) baru ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Pemprov Jambi belum mengajukan kebutuhan formasi ASN baru kepada pemerintah pusat.
“Formasi untuk kebutuhan ASN di Pemprov Jambi itu belum ada, jadi kita belum mengajukan formasi. Penerimaan PPPK maupun ASN itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tidak bisa leluasa,” ujar Sudirman, Jumat (22/05/2026).
Mengapa Pemprov Jambi Menahan Rekrutmen Pegawai Baru?
Menurut Sekda Sudirman, keputusan ini bukan semata-mata soal kebutuhan pegawai. Ada dua faktor utama yang melatarbelakanginya: kebijakan nasional yang ketat dan kondisi keuangan daerah yang harus diperhitungkan secara matang.
Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas alokasi kebutuhan ASN di setiap daerah. Artinya, pemprov tidak bisa membuka rekrutmen secara mandiri tanpa persetujuan dari pusat. Di sisi lain, Pemprov Jambi masih memiliki pekerjaan rumah besar: menyelesaikan status tenaga honorer yang belum tertampung.
Nasib 6.438 Tenaga Honorer: Prioritas Utama Pemprov
Saat ini, terdapat sekitar 6.438 pegawai yang masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka menjadi prioritas utama penataan pemerintah daerah sebelum membuka lowongan baru.
Kondisi ini membuat Pemprov Jambi memilih menahan rekrutmen baru sambil melakukan penyesuaian anggaran. Tujuannya agar beban belanja pegawai tidak semakin membengkak dan mengganggu kesehatan fiskal daerah.
Target 30 Persen: Menyehatkan APBD di Tengah Tekanan Honorer
Langkah menunda rekrutmen CPNS ini sejalan dengan target nasional yang mewajibkan belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027. Saat ini, belanja pegawai Pemprov Jambi masih berada di angka 38 persen.
Artinya, masih ada selisih 8 persen yang harus dikurangi dalam waktu kurang dari dua tahun. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah: menjaga kesehatan fiskal sambil menyelesaikan persoalan ribuan tenaga honorer yang sudah mengabdi.
“Kita harus mengurangi belanja pegawai sampai 30 persen pada 2027, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK,” tutup Sudirman.
Kapan Pemprov Jambi Akan Buka Lowongan CPNS Lagi?
Belum ada kepastian kapan rekrutmen CPNS akan kembali dibuka. Semua tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan daerah dalam menekan belanja pegawai. Selama target 30 persen belum tercapai dan penataan honorer belum tuntas, lowongan baru kemungkinan besar masih akan ditahan.
Apa Dampaknya bagi Calon Pelamar CPNS di Jambi?
Bagi masyarakat yang menantikan formasi CPNS di lingkungan Pemprov Jambi, harus bersabar. Kesempatan untuk menjadi ASN melalui jalur PPPK justru menjadi opsi yang lebih realistis dalam waktu dekat, terutama bagi tenaga honorer yang sudah tercatat dalam database pemerintah.
