JAMBI — Di beberapa titik pengumpul di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari, harga TBS yang biasanya tembus Rp 2.800 per kilogram, kini hanya berkisar Rp 2.200 hingga Rp 2.400 per kilogram. Petani di tingkat pekebun merasakan dampaknya langsung saat panen pekan ini.
"Kemarin masih Rp 2.700, sekarang turun Rp 500. Ini belum pernah terjadi setajam ini dalam beberapa bulan terakhir," ujar seorang petani di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, kepada Kontan, Selasa (12/11/2024).
Kebijakan DSI Dinilai Picu Distorsi Harga di Tingkat Petani
Kebijakan ekspor CPO melalui bursa DSI mulai diterapkan pemerintah pusat sebagai upaya menstabilkan harga di dalam negeri. Namun, petani di Jambi justru menilai kebijakan itu membuat rantai perdagangan sawit semakin panjang dan tidak transparan.
"Kami tidak paham teknisnya, yang jelas harga di pabrik turun, otomatis di kami juga turun. Sementara biaya pupuk dan transportasi tetap tinggi," kata petani lainnya di Kecamatan Bajubang, Batanghari.
Mekanisme DSI mewajibkan eksportir membeli CPO dari bursa domestik sebelum melakukan ekspor. Tujuannya menjamin pasokan dalam negeri, tetapi petani di daerah mengeluhkan dampak jangka pendek yang langsung terasa di kantong mereka.
Harga TBS Anjlok di Tengah Musim Panen
Penurunan harga ini terjadi tepat saat memasuki puncak musim panen di beberapa kabupaten sentra sawit di Jambi. Alih-alih menikmati kenaikan pendapatan, pekebun justru menghadapi potensi kerugian.
Seorang pengurus koperasi petani sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyebutkan, banyak anggota yang menunda panen karena harga dianggap tidak layak. "Kalau harga di bawah Rp 2.500, ongkos panen dan angkut saja hampir tidak tertutupi," ujarnya.
Data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mencatat, luas perkebunan sawit rakyat di provinsi ini mencapai lebih dari 400 ribu hektare. Sebagian besar petani menggantungkan hidup dari komoditas ini.
Apa Langkah Pemprov Jambi?
Pemerintah Provinsi Jambi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keluhan petani ini. Namun, Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) daerah setempat mendesak agar pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan DSI sebelum harga semakin jatuh.
"Kami minta ada sosialisasi yang jelas ke daerah. Jangan petani jadi korban kebijakan yang tidak dipahami di lapangan," tegas perwakilan Apkasindo Jambi.
Petani berharap ada intervensi harga atau setidaknya subsidi ongkos angkut selama masa transisi kebijakan ini. Jika tidak, mereka khawatir musim panen kali ini justru menjadi musim kerugian.
