JAMBI — Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor yang digelar di Aula Lantai III Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026), menghasilkan satu deklarasi tegas. Bertajuk "Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi", deklarasi ini menjadi landasan bagi aparat untuk bergerak lebih masif, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan hukum.
Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, aksi geng motor sudah memakan korban jiwa dan merusak masa depan generasi muda.
"Tidak boleh ada geng motor. Geng motor merusak mental anak-anak kita. Korbannya bisa siapa saja, anak kecil maupun orang tua. Ketika mereka sudah kalap, mereka bisa berbuat apa pun," ujar Al Haris dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi, Kamis (9/7).
Bukan Sekadar Kenakalan Remaja, tapi Tindak Pidana Serius
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi memberikan perspektif hukum yang lebih keras. Ia menilai aksi geng motor tidak bisa lagi dipandang sebelah mata sebagai kenakalan anak sekolah. Modus operandi mereka, menurut Sugeng, sudah masuk kategori kejahatan berat.
"Ketika kelompok bermotor membawa senjata tajam, menyerang orang lain, merusak fasilitas umum hingga menyebabkan korban, maka itu adalah tindak pidana serius yang harus ditindak tegas," kata Sugeng. Ia menambahkan, negara harus hadir untuk menjamin keamanan masyarakat di ruang publik.
Pendekatan Ganda: Hukum Tegas dan Pembinaan Sosial
Meski menekankan penindakan, Gubernur Al Haris menyadari bahwa persoalan ini tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan represif. Ia meminta Dinas Pendidikan mendata anggota geng motor yang masih berstatus pelajar. Data itu akan menjadi dasar pembinaan melalui program yang disebutnya Sekolah Rakyat.
Al Haris mengungkapkan, banyak dari anggota geng motor berasal dari keluarga dengan persoalan sosial, termasuk kondisi broken home. Pemerintah ingin memastikan mereka kembali ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik.
"Saya minta Dinas Pendidikan mendata anak-anak yang terlibat geng motor. Data itu akan menjadi dasar pembinaan melalui Sekolah Rakyat agar mereka kembali ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik," ujarnya.
Sinergi Semua Pihak dan Salurkan Energi Positif
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar menekankan bahwa penanganan geng motor membutuhkan keterlibatan semua elemen. Mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga tokoh masyarakat.
Menurutnya, selain penegakan hukum, langkah pembinaan mutlak diperlukan agar energi besar para remaja bisa diarahkan ke aktivitas yang positif. "Kami akan menyusun langkah-langkah hukum yang memiliki payung hukum yang jelas, tetapi juga menyiapkan upaya di luar penegakan hukum. Yang paling penting adalah bagaimana energi besar anak-anak ini bisa disalurkan ke hal-hal yang positif," ujar Krisno.
Rapat koordinasi ini menjadi sinyal bahwa Pemprov Jambi tidak akan tinggal diam. Deklarasi perang terhadap geng motor menjadi komitmen bersama untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.
