JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Instruksi ini disampaikan dalam rapat evaluasi pembangunan triwulan II yang berlangsung tertutup di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Rabu (8/7/2026) malam.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Al Haris ini dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Sani, Sekda Sudirman, serta para asisten, staf ahli, dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Jambi. Fokus utama evaluasi adalah meninjau capaian fisik dan keuangan program pembangunan, sekaligus mengidentifikasi hambatan di lapangan.
3 Poin Krusial dalam Rapat Evaluasi
Setidaknya ada tiga agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, evaluasi capaian fisik dan serapan anggaran triwulan II 2026 untuk program-program prioritas. Kedua, identifikasi proyek yang tertunda dan rencana percepatan penyelesaian pekerjaan. Ketiga, penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan guna mengatasi masalah pengadaan dan pembayaran.
Gubernur Minta Laporan Transparan dan Solusi Konkret
Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk mengakselerasi realisasi kegiatan strategis. Ia meminta setiap kepala OPD memberikan laporan capaian secara transparan dan mengajukan solusi konkret untuk setiap kendala yang ditemukan.
“Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi warga Jambi baik dari segi infrastruktur yang lebih baik, layanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan, maupun mutu pendidikan yang meningkat,” ujar Al Haris dalam sambutannya.
Penguatan Monitoring dan Tata Kelola Anggaran
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola anggaran yang baik. Aspek keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat realisasi program yang belum mencapai target. Mekanisme pelaporan juga akan diperbaiki agar evaluasi selanjutnya menunjukkan perbaikan signifikan. Langkah koordinasi antar-pemangku kepentingan pun akan diperkuat untuk mengatasi permasalahan pengadaan dan pembayaran yang kerap menjadi hambatan.
