JAMBI — Kekhawatiran akan adanya pembengkakan jumlah titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta indikasi praktik jual beli titik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata. Ia menilai, jika ada kebocoran atau mark-up anggaran, maka yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan masa depan anak-anak penerima manfaat.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat mulia. Negara hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Tetapi jika ada kebocoran, mark-up, atau penyalahgunaan kewenangan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masa depan anak-anak bangsa,” tegas Ivan dalam pernyataannya, Senin lalu.
Prinsip: Hentikan Kebocoran, Jangan Hentikan Program
Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat tidak boleh dihentikan hanya karena adanya masalah. Menurutnya, solusi yang tepat adalah menutup setiap celah penyimpangan tanpa mengorbankan kelangsungan program.
“Prinsipnya sederhana, jangan hentikan program rakyatnya, tetapi hentikan kebocorannya,” ujarnya.
Desakan Audit dan Sistem Satu Data MBG
Sebagai langkah konkret, Ivan mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh titik dapur MBG. Verifikasi harus mencakup lokasi, kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, standar sanitasi, hingga kualitas makanan yang disajikan.
Ia juga mengusulkan pembentukan sistem “Satu Data MBG” yang memungkinkan seluruh proses, mulai dari data penerima manfaat, menu makanan, harga bahan baku, hingga realisasi anggaran, dapat dipantau secara terbuka oleh publik.
“Kalau ada yang bermain-main dengan hak anak-anak, harus ada sanksi yang tegas dan terbuka. Masyarakat berhak tahu siapa yang melanggar, apa bentuk pelanggarannya, dan bagaimana penindakannya,” kata Ivan.
MBG Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Di sisi lain, Ivan berharap program MBG tidak hanya menjadi proyek segelintir vendor besar. Ia mendorong keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan agar program ini memberikan manfaat ganda.
“Jangan sampai MBG hanya menjadi proyek segelintir vendor besar. Program ini harus memberi manfaat ganda, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” ujarnya.
Menurut Ivan, keberhasilan MBG tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa banyak anak-anak Indonesia yang benar-benar merasakan manfaatnya. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan adalah amanah rakyat yang harus sampai kepada yang berhak.
“Setiap piring makanan yang sampai ke tangan anak-anak adalah investasi bangsa. Jangan biarkan hak mereka berkurang hanya karena ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dari program ini. MBG harus bersih, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi jalan hadirnya negara untuk rakyat kecil,” pungkasnya.
