JAMBI — JAKARTA — Pemerintah resmi mengakui bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi "survival mode" menyusul keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax series. Kenaikan yang mencapai sekitar 30 persen ini dinilai membebani masyarakat di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.
Meski BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo tidak lagi mendapat subsidi, respons publik tetap negatif. Banyak yang menilai langkah ini menambah pukulan bagi daya beli yang sudah tergerus inflasi.
Harga Keekonomian Rp 20 Ribu, Kenaikan Saat Ini Dianggap Jalan Tengah
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa harga keekonomian BBM non subsidi sebenarnya berada di kisaran Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per liter. Angka ini merujuk pada harga di negara tetangga.
"Kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun ini adalah pilihan terbaik jalan tengah, agar dua-duanya bisa survive," ujar Anggia di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Ia menegaskan bahwa kondisi serupa terjadi di banyak negara akibat ketidakstabilan geopolitik global yang memicu fluktuasi harga minyak dunia. Pemerintah, kata Anggia, tidak bisa bekerja sendiri menghadapi tekanan ini.
Pemerintah Butuh Kesadaran Masyarakat, Bukan Sekadar Subsidi
Alih-alih hanya mengandalkan subsidi, pemerintah kini mendorong kesadaran masyarakat untuk membeli BBM sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Anggia menekankan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam mengakses bahan bakar bersubsidi.
"Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting. Agar kita bisa sama-sama survive," ungkapnya.
Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat saran. Namun di sisi lain, masyarakat diminta lebih selektif—kendaraan mewah dan rumah tangga mampu diimbau tidak lagi mengonsumsi BBM bersubsidi.
Efek Domino Terbatas, Transportasi Umum Masih Gunakan Subsidi
Meski ada kekhawatiran kenaikan Pertamax akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, pemerintah mengklaim dampaknya tidak akan sebesar jika BBM subsidi ikut dinaikkan. Alasannya, transportasi umum dan angkutan logistik mayoritas masih menggunakan solar dan Pertalite yang disubsidi.
"Kita nggak hanya bicara soal badan usaha milik negara, kita juga bicara ada swasta di situ, ada VIVO, ada BP, ada AKR yang juga terdampak kalau mereka tidak menaikkan harga," jelas Anggia.
Pemerintah pun menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi tidak bisa dihindari demi menjaga keberlanjutan stok energi nasional dan kelangsungan usaha para pelaku industri migas di Indonesia.
