JAMBI — Ivan Wirata menyampaikan sikap tersebut di hadapan pembahasan rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pinjaman daerah tidak boleh diputuskan hanya untuk mempercepat pembangunan tanpa perhitungan kemampuan pembayaran APBD di tahun-tahun berikutnya.
Target pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 disebut sekitar Rp 3,95 triliun, dengan belanja modal diperkirakan Rp 437,3 miliar. Dengan angka itu, rencana pinjaman Rp 250 miliar setara sekitar 57,2 persen dari nilai belanja modal.
Ivan menyoroti struktur pembiayaan dalam rancangan anggaran. Defisit tercatat sekitar Rp 71 miliar, sementara rencana pinjaman mencapai Rp 250 miliar, sehingga ada selisih sekitar Rp 179 miliar yang belum jelas peruntukannya.
"Kami tidak sedang mencurigai siapa pun. Kami hanya ingin bertanya dengan jujur, kalau defisitnya Rp71 miliar, lalu Rp179 miliar sisanya untuk apa? Masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Ini uang daerah, ini menyangkut masa depan keuangan Jambi," tegas Ivan, Senin (26/10/26).
DPRD, kata Ivan, perlu mengetahui proyek apa saja yang akan dibiayai pinjaman, kesiapan pelaksanaannya, besar bunga, lama masa cicilan, dan seberapa besar manfaatnya bagi warga.
Di balik angka pinjaman itu, Ivan menyebut ada petani yang setiap hari membawa hasil kebun melewati jalan rusak dan anak-anak yang membutuhkan ruang kelas layak. Perbaikan jalan dinilai bisa mempercepat distribusi hasil pertanian, menekan biaya angkutan, dan membuka peluang ekonomi baru.
Namun manfaat itu harus dihitung cermat agar sebanding dengan kewajiban cicilan yang akan ditanggung APBD. Ivan mengingatkan, jangan sampai pembangunan yang hari ini menjanjikan justru menimbulkan persoalan baru saat pemerintah harus menyediakan anggaran cicilan pada tahun berikutnya.
"Ukuran kami sederhana. Kalau pinjaman ini membuat jalan petani lebih baik dan ekonomi rakyat bergerak, tentu itu harus dikaji secara serius. Tetapi kalau cicilannya nanti justru memotong anggaran sekolah, puskesmas, pelayanan kesehatan, atau pembangunan jalan lainnya, kita harus berani mengatakan tidak," ujarnya.
Ivan menegaskan sikap hati-hati DPRD bukan berarti menghambat pembangunan. Pengawasan diperlukan agar proyek yang dibiayai benar-benar bermanfaat dan tidak meninggalkan beban fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Ia menyebut setidaknya ada empat hal yang harus dipastikan sebelum keputusan diambil. Pertama, tujuan pinjaman harus jelas dan diarahkan pada kegiatan produktif sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
"Pinjaman ini bukan sekadar angka di atas kertas. Yang akan membayar cicilannya adalah APBD, artinya uang rakyat Jambi. Karena itu, setiap rupiahnya harus jelas tujuannya dan harus kembali kepada masyarakat," tegas Ivan.
Bagi Ivan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek selesai. Pemerintah juga harus mampu menjaga sekolah tetap berjalan, fasilitas kesehatan tetap melayani, dan kebutuhan dasar warga tidak dikorbankan demi memenuhi kewajiban utang.