JAMBI — Ketua Umum Hiswana Migas, Steven, menyatakan penjualan Pertamax di Pertashop merosot signifikan. Kondisi ini mendorong asosiasi mengusulkan agar outlet berjaringan itu diizinkan menjual Pertalite untuk menopang kelangsungan bisnis.
Usulan ini mengemuka setelah pemerintah menetapkan harga BBM nonsubsidi per 1 September 2026. Alhasil, selisih harga antara Pertamax dan Pertalite kian melebar.
Steven menjelaskan, gap harga mencapai Rp 6.000 per liter—dari Rp 10.000 untuk Pertalite menjadi Rp 15.950 untuk Pertamax—mengubah perilaku konsumen. Masyarakat di wilayah yang hanya dilayani Pertashop kini memilih membeli BBM bersubsidi.
“Ketika outlet resmi melemah, ruang bagi penjualan informal atau tidak resmi atau ilegal itu membesar, sebab ada gap harga. Gap harga antara Rp 10.000 ke Rp 15.000-something atau Rp 16.000-something, gitu,” ungkapnya kepada Bloomberg Technoz.
Kondisi ini diperparah dengan maraknya pengecer yang menjual Pertalite di atas harga eceran resmi. Steven meminta aparat menindak tegas praktik ilegal tersebut karena merugikan konsumen dan mengganggu distribusi resmi.
Ia menambahkan, Pertashop hanya mengantongi margin keuntungan sekitar Rp 850 dari setiap liter Pertamax yang terjual. Padahal, modal investasi minimal untuk membuka satu unit Pertashop mencapai Rp 500 juta.
Saat ini, sekitar 6.700 Pertashop tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Outlet ini menjadi tulang punggung layanan BBM di daerah pelosok yang tidak terjangkau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pada penyesuaian 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp 18.300 menjadi Rp 19.600 per liter. Kenaikan juga berlaku untuk seluruh jenis solar nonsubsidi Dex Series.
Khusus Pertamax Green 95, penyesuaian baru berlaku pada 2 September 2026. Harga bensin ramah lingkungan ini melonjak Rp 2.550 menjadi Rp 19.150 per liter dari sebelumnya Rp 16.600.
Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 persen seperti DKI Jakarta. Penyesuaian dilakukan berkala setiap tanggal 1 mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formula harga dasar BBM umum.