JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (14/7/2026) itu, ia membeberkan sejumlah capaian dan tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Al Haris mengawali pemaparannya dengan mengapresiasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI. Menurutnya, capaian itu menjadi modal untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan DPRD. Semoga menjadi semangat kita untuk terus bekerja lebih baik lagi,” ujar Al Haris dalam sidang.
Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat Rp4,30 triliun, atau 96,99 persen dari target Rp4,44 triliun. Al Haris menjelaskan, selisih target itu dipengaruhi penerapan skema opsen pajak serta kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Sejak skema opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berlaku pada 5 Januari 2025, pencatatan penerimaan di tingkat provinsi hanya mencakup bagian yang menjadi hak provinsi. Sementara itu, porsi kabupaten/kota langsung disalurkan secara real time ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai domisili kendaraan.
“Inilah yang menyebabkan potensi penerimaan provinsi berkurang sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya,” kata Al Haris.
Untuk menambal celah tersebut, Pemprov Jambi mulai memberlakukan sumber pendapatan baru melalui Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperkuat lewat pembaruan basis data dan optimalisasi aset daerah.
Di sisi belanja, realisasi sektor pendidikan mencapai 95,33 persen, kesehatan 91,72 persen, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan 94,55 persen. Namun, belanja modal turun drastis dari Rp993 miliar pada 2024 menjadi Rp466 miliar pada 2025.
Al Haris menjelaskan, penurunan itu akibat kebijakan efisiensi APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dampaknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berkurang Rp42,5 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur turun Rp52,2 miliar.
Meski begitu, untuk tahun 2026 Pemprov Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek irigasi: Irigasi Suban sebesar Rp150 juta, Batang Uleh Rp400 juta, dan Limun Singkut Rp500 juta. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan infrastruktur irigasi melalui skema Instruksi Presiden dengan total nilai lebih dari Rp94 miliar.
Al Haris menyebut pelaksanaan program PRO JAMBI turut mendorong penurunan angka kemiskinan. Pada September 2025, angka kemiskinan Jambi berada di 6,89 persen, berada di bawah angka nasional. Rasio gini juga turun menjadi 0,291, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen, dan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 3,99 persen.
Program Bantuan Keuangan ke kecamatan, kelurahan, dan desa, serta PRO JAMBI Sehat, Cerdas, Responsif, Tangguh, dan Agamis disebut menjadi instrumen utama yang menyasar masyarakat terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam rapat tersebut, Al Haris juga menyampaikan perkembangan Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Jabung. Proses negosiasi kelima antara PT Jambi Indoguna Internasional (JII) Perseroda dan PetroChina masih berlangsung dengan pembahasan 12 poin substansi.
“Kami optimistis target dapat dicapai dengan tetap mempertahankan keekonomian daerah,” katanya.
Sementara untuk Wilayah Kerja Lemang, Jadestone Energy disebut telah berkomitmen memberikan PI sebesar 10 persen tanpa signature bonus. Al Haris menambahkan, PT Jambi Indoguna Internasional kembali mencatatkan keuntungan pada 2025 setelah mengalami kerugian di tahun sebelumnya.