PONTIANAK — Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh korporasi pengolahan kelapa sawit tidak boleh membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kalimantan Barat, baru-baru ini.
Sudaryono memaparkan bahwa fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global harus berdampak positif bagi keuntungan petani di daerah. Ia menilai, saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi," tegasnya.
Di luar komoditas perkebunan, Sudaryono juga memaparkan visi besar kabinet saat ini untuk memutus ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan nasional akan digenjot lewat optimalisasi distribusi sarana produksi dan pembenahan infrastruktur di berbagai wilayah strategis.
"Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya. Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera," kata Wamentan Sudaryono.
Pemerintah menekankan bahwa kemakmuran para pelaku usaha tani dari berbagai sektor komoditas merupakan prioritas utama yang harus berjalan beriringan dengan target swasembada pangan nasional. Hal ini mencakup petani padi, jagung, sawit, kopi, hingga karet.
"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," ujarnya.
Melalui ruang koordinasi yang dibuka lebar bagi masyarakat, pihak kementerian berharap segala kendala teknis terkait sarana pertanian di lapangan dapat direspons dengan cepat. Sinergi lintas sektor antara lembaga pemerintah dan organisasi profesi seperti HKTI dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," katanya.