JAMBI — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkap pemangkasan pasokan gas pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD, atau sekitar 8 persen dari total ekspor 409,55 BBTUD. Pemangkasan itu disebut murni karena pemeliharaan fasilitas dan naiknya kebutuhan gas dalam negeri, bukan akibat konflik dengan Singapura.
Bahlil Lahadalia menyampaikan penjelasan soal pengurangan pasokan gas ke Singapura di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026). Ia saat itu menjabat dua posisi sekaligus: Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.
Ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura tercatat 409,55 BBTUD. Pasokan itu mengalir dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatra. Dari jumlah tersebut, pemerintah memangkas 31 BBTUD.
Pemeliharaan Fasilitas dan Kebutuhan Domestik
Bahlil menyebut ada dua faktor di balik pengurangan ekspor. Pertama, pemeliharaan fasilitas yang membuat operasi berhenti sementara. Kedua, kebutuhan gas di dalam negeri yang meningkat.
"Dan ini terjadi karena pertama adalah terjadi pemeliharaan, shutdown. Yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik," ujar Bahlil.
Pemeliharaan fasilitas atau shutdown membuat sebagian volume gas tidak bisa dialirkan sesuai jadwal normal. Sementara itu, permintaan domestik menuntut alokasi tambahan yang harus diambil dari jatah ekspor.
Bantah Isu Konflik dengan Singapura
Bahlil memastikan pemangkasan tidak berkaitan dengan ketegangan politik dengan Singapura. Ia membantah isu tersebut saat ditanya wartawan.
"Oh nggak ada konflik-konflik, nggak konflik," tegas Bahlil.
Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi yang muncul setelah volume ekspor turun. Menurut Bahlil, penyebabnya sebatas dua hal teknis dan kebutuhan pasar domestik.
Komitmen Kontrak Harus Dua Arah
Indonesia, kata Bahlil, tetap menghormati kontrak gas yang sudah diteken dengan Singapura. Namun ia menekankan komitmen kontrak semestinya dijalankan kedua belah pihak, bukan hanya Indonesia.
"Tapi kan juga menghargai itu kan tidak boleh yang satu pihak. Harus semuanya kan kita selalu menghargai. Nah itu maksud kita," terangnya.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Indonesia ingin posisi tawar yang setara dalam perpanjangan atau renegosiasi kontrak gas ke depan. Apalagi kebutuhan gas domestik terus tumbuh seiring perluasan industri hilirisasi dan transisi energi.
Pemangkasan 31 BBTUD relatif kecil dibanding total ekspor ke Singapura. Namun arah kebijakannya jelas: gas Indonesia diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri lebih dulu, sementara ekspor tetap jalan sepanjang kontrak dan ketersediaan pasokan memungkinkan.
