JAMBI — Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa lahan 24 ribu hektare tersebut merupakan hasil identifikasi bersama Kementerian ATR/BPN. Saat ini, tim sedang melakukan verifikasi ulang untuk memastikan infrastruktur pendukung, seperti gardu induk dan jalur transmisi, siap menyambung listrik dari panel surya ke jaringan utama PLN.
"Jadi 24 ribu hektare ini kita akan melakukan verifikasi. Nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN. Secara infrastruktur kita akan interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di lahan ini," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026). Ia menargetkan proses percepatan verifikasi bisa dimulai pekan depan.
Regulasi Baru untuk Percepatan Proyek
Selain urusan lahan, pemerintah juga tengah merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) khusus untuk mempercepat proyek PLTS 100 GW. Regulasi ini diharapkan bisa memangkas birokrasi perizinan dan memberikan kepastian investasi bagi kontraktor serta produsen panel surya yang akan terlibat.
Yuliot menambahkan, proyek ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan dedieselisasi, yaitu menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga diesel secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Fokus utama program ini adalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini sangat bergantung pada pasokan BBM impor.
Dampak Langsung: Mengurangi Ketergantungan Impor BBM
Dengan mengganti PLTD yang boros BBM, pemerintah berharap bisa menekan fluktuasi biaya listrik di daerah terpencil. Saat ini, biaya pokok produksi listrik dari diesel sangat tinggi karena harga minyak dunia yang tidak menentu.
"Arahan Presiden tiga tahun untuk PLTS dan dedieselisasi ini bisa dilaksanakan. Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kita sudah tidak tergantung lagi dengan pengadaan BBM yang sangat fluktuatif," pungkas Yuliot.
Proyek ini menjadi ujian bagi PLN sebagai operator transmisi dan pembeli listrik. Jika lahan 24 ribu hektare di Jawa terverifikasi semua, bukan tidak mungkin kapasitas 100 GW akan dibangun secara bertahap, dimulai dari area yang paling siap infrastrukturnya.
