JAMBI — Pemerintah mempercepat realisasi ambisi Indonesia sebagai pusat konektivitas digital kawasan dengan mematangkan rencana pembangunan infrastruktur kabel laut. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengungkapkan empat titik strategis telah disiapkan untuk menjadi lokasi pendaratan kabel laut internasional atau landing station.
Empat lokasi tersebut tersebar di Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), Manado, dan Jayapura. Pemilihan titik ini mempertimbangkan efektivitas jalur konektivitas, khususnya untuk menghubungkan Indonesia dengan Australia melalui wilayah timur.
Penentuan lokasi tidak dilakukan asal-asalan. KKP mempertimbangkan jarak dan efektivitas jalur menuju negara tujuan. Wilayah Papua, misalnya, dinilai lebih dekat secara geografis ke Australia sehingga berpotensi menjadi pintu koneksi utama.
"Di Papua, tentunya dia akan mendekati ke Australia. Itu juga tentunya mana efektifnya. Sekarang Australia juga punya beberapa titik, kita sesuaikan saja," jelas Kartika dalam acara Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/8).
Meski demikian, pemerintah membuka peluang penambahan lokasi baru seiring dinamika industri dan kebutuhan investasi infrastruktur digital yang terus berkembang.
Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan operator, pemerintah telah menetapkan koridor alur kabel bawah laut nasional melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021. Koridor ini terdiri dari 217 segmen dengan total 209 landing point.
Penataan koridor menjadi krusial karena kabel laut harus berbagi ruang dengan aktivitas lain seperti perikanan, pelayaran, migas, pertambangan, hingga pariwisata. Dengan adanya koridor yang jelas, potensi konflik pemanfaatan ruang laut dapat diminimalisir.
KKP mencatat lebih dari 99% trafik data internasional berjalan melalui kabel bawah laut. Angka ini menegaskan pentingnya infrastruktur tersebut bagi perekonomian digital nasional.
Ke depan, pemerintah berencana memperkaya penataan kabel laut dengan konsep Hub & Spoke. Model ini menjadikan lokasi tertentu sebagai pusat konektivitas yang didukung keberadaan data center, terhubung ke sejumlah landing point di sekitarnya.
Pengembangan ini menjawab meningkatnya kebutuhan konektivitas untuk menopang ekonomi digital, layanan cloud, pusat data, hingga kecerdasan buatan (AI).
Indonesia disebut terbuka bagi keterlibatan perusahaan teknologi global dalam pengembangan infrastruktur ini. Pemerintah tidak membatasi kolaborasi pada perusahaan tertentu selama investasi mengikuti regulasi yang berlaku.
"Indonesia tidak mau khususkan. Yang penting mereka juga mengikuti ketentuan-ketentuan regulasi dari sisi digitalisasi, konektivitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ujar Kartika.
Koordinasi lintas kementerian, badan usaha, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan. "Kita yakin, karena memang market-nya besar, dan lokasi kita itu strategis. Dan kita potensial juga dari sisi ruang. Sehingga kita harus yakin bahwa kita bisa," pungkasnya.