KERINCI – Polemik mengenai pelaksanaan Program Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3GAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, Deddy mengajak masyarakat untuk melihat persoalan secara objektif dengan membedakan antara perjuangan menghadirkan program pembangunan dan pelaksanaan teknis kegiatan di lapangan.
Menurut Deddy, P3GAI merupakan program yang dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas jaringan irigasi melalui pemberdayaan kelompok petani pemakai air. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani.
Ia menilai, kehadiran program di daerah merupakan hasil dari proses penyampaian aspirasi masyarakat yang kemudian diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan. Oleh sebab itu, menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memisahkan antara upaya menghadirkan program dengan dugaan persoalan yang mungkin terjadi saat pelaksanaannya.
"Apabila ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, tentu harus diusut sesuai aturan yang berlaku. Namun hal itu tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak yang memperjuangkan hadirnya program memiliki keterkaitan dengan dugaan tersebut," ujar Deddy.
Ia mengatakan bahwa anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, selama ini dikenal aktif memperjuangkan berbagai program pembangunan untuk Provinsi Jambi, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertanian dan irigasi. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi wakil rakyat dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Deddy menegaskan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan P3GAI, maka proses pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti. Ia mengingatkan agar semua pihak tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru membentuk opini sebelum adanya kesimpulan dari pihak yang berwenang.
Selain itu, ia berharap media massa terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, dan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait. Menurutnya, pemberitaan yang berimbang akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang utuh tanpa menimbulkan persepsi yang keliru.
"Pengawasan terhadap pelaksanaan program sangat diperlukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun pengawasan tersebut juga harus dilakukan secara adil dengan membedakan antara perjuangan menghadirkan program dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan di lapangan," katanya.
Di akhir keterangannya, Deddy berharap polemik yang berkembang menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah agar semakin tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Sementara itu, upaya memperjuangkan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani tetap perlu diapresiasi sebagai bagian dari komitmen membangun daerah.