Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Tanjung Jabung Timur Baru 35,56 Persen per Juni 2026, PAD Cuma Rp 11,65 Miliar

Penulis: Amrizal Halim  •  Selasa, 23 Juni 2026 | 13:45:32 WIB
Realisasi pendapatan daerah Tanjung Jabung Timur baru mencapai 35,56 persen per Juni 2026.

TANJUNG JABUNG TIMUR — Realisasi pendapatan daerah Tanjab Timur hingga semester pertama 2026 masih jauh dari target. Berdasarkan data APBD 2026 yang dirilis, dari total pagu Rp 878,56 miliar, baru sekitar sepertiga yang terserap dalam enam bulan pertama tahun ini.

Penurunan anggaran pendapatan tahun ini cukup signifikan. Pagu APBD 2026 menyusut 25,29 persen jika dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya. Kondisi ini otomatis mempengaruhi ruang fiskal pemkab untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

PAD Hanya Sumbang 3,7 Persen dari Total Pendapatan

Struktur pendapatan daerah Tanjab Timur masih didominasi oleh dana transfer. Dari total realisasi Rp 312,42 miliar, sebanyak Rp 300,77 miliar berasal dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Artinya, hampir 96 persen pendapatan bergantung pada anggaran dari pusat.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp 11,65 miliar. Angka ini setara dengan 3,7 persen dari total realisasi pendapatan periode Januari-Juni 2026. Kontribusi PAD yang minim menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Tanjab Timur untuk menggenjot potensi lokal.

Mengapa Pendapatan Daerah Bisa Anjlok 25 Persen?

Penurunan pagu anggaran pendapatan sebesar seperempat lebih dalam satu tahun menunjukkan adanya perubahan signifikan, baik dari sisi kebijakan transfer pusat maupun proyeksi penerimaan daerah. Sayangnya, data yang dirilis belum merinci faktor penyebab utama penyusutan tersebut.

Biasanya, penurunan pagu pendapatan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), hingga target PAD yang lebih realistis pasca evaluasi tahun sebelumnya.

Dampak ke Pelayanan Publik dan Belanja Daerah

Dengan realisasi baru 35,56 persen di pertengahan tahun, pemkab harus bekerja keras mengejar sisa target di semester kedua. Jika tidak, program-program yang sudah dianggarkan di APBD 2026 berpotensi mengalami refocusing atau penundaan.

Belanja daerah sangat bergantung pada sisi pendapatan. Ketika pendapatan belum terealisasi optimal, pembayaran gaji ASN, belanja barang, hingga belanja modal untuk infrastruktur bisa terganggu likuiditasnya. Apalagi dengan dominasi dana transfer yang pencairannya kerap memiliki jadwal dan syarat tertentu.

Pemkab Tanjab Timur diharapkan segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi, terutama dari sektor PAD. Sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perlu dioptimalkan sisa tahun ini.

Reporter: Amrizal Halim
Sumber: databoks.katadata.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top