JAMBI — Bukan kali pertama wilayah Sumbagsel mengalami blackout total, namun PT PLN dinilai masih belum memiliki sistem antisipasi yang memadai. Pengamat publik Nasroel Yasir menyoroti langsung kinerja para petinggi BUMN listrik tersebut, Sabtu (23/5). Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan lemahnya tata kelola dan pengawasan.
Nasroel menegaskan bahwa pemadaman massal dari ujung ke ujung wilayah bukanlah fenomena baru dalam sistem kelistrikan nasional. Ia mempertanyakan mengapa pola gangguan yang sama terus berulang tanpa ada perbaikan signifikan.
“Perlu dipertanyakan pejabat-pejabat PLN sekarang, kenapa tidak belajar dari yang sudah-sudah. Masih juga tidak bisa bekerja dengan baik,” ujar Nasroel dalam keterangannya.
Ia menyebut bahwa seharusnya setiap insiden blackout menjadi bahan evaluasi paling serius. Bukan hanya untuk perbaikan teknis jangka pendek, tetapi juga untuk merombak sistem pengelolaan risiko di level strategis.
Kritik Nasroel tidak berhenti pada persoalan teknis. Ia menyoroti kontradiksi antara bertambahnya jumlah pembangkit listrik dengan kualitas pelayanan yang justru menurun. Menurutnya, kompleksitas sistem kelistrikan saat ini tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya.
“Sekarang ini semakin banyak pembangkit, semakin banyak pula masalah yang tidak tertangani,” ujarnya.
Ia menduga akar masalah ini berasal dari penempatan posisi-posisi kunci di direksi yang tidak tepat. Nasroel menilai, tanpa adanya koreksi struktural, insiden serupa sangat mungkin terulang kembali di masa mendatang.
Nasroel mendesak Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris PLN untuk segera melakukan audit kinerja secara menyeluruh. Evaluasi, kata dia, tidak boleh hanya berhenti pada level manajer teknik, tetapi harus menyentuh jajaran direksi yang bertanggung jawab atas kebijakan strategis perusahaan.
“Masalah blackout ini bukan baru kali ini. Harusnya belajar dari kejadian sebelumnya, di mana letak kesalahannya dan bagaimana mengantisipasinya agar tidak terulang,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Bagian Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik tersebut. Masyarakat Jambi dan sekitarnya masih menunggu kepastian terkait langkah konkret perbaikan sistem kelistrikan ke depan.