JAMBI — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG rata-rata merupakan sekolah elite dengan biaya pendidikan mahal. Evaluasi sasaran penerima dilakukan BGN secara nasional, bukan hanya berdasarkan status atau kategori sekolah.
BGN juga mempertimbangkan kondisi ekonomi sekolah dan kebutuhan penerima manfaat. Sekolah dengan kemampuan ekonomi lebih baik dinilai tidak seharusnya menjadi prioritas selama masih ada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.
Alasan BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG
Sudaryono menjelaskan, penertiban sasaran dilakukan agar program tidak melebar ke sekolah yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurutnya, ada pula sekolah yang secara sukarela menyampaikan tidak membutuhkan program MBG.
"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, di Kota Jambi.
BGN melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kelanjutan pemberian program. Pencoretan dari daftar penerima tidak hanya berkaitan dengan keputusan sepihak, tetapi juga mencakup proses evaluasi dan komunikasi mengenai kebutuhan penerima.
Dapur MBG Dulu Wajib Punya Penerima Manfaat
Di balik penertiban ribuan sekolah itu, Sudaryono mengungkap persoalan mekanisme operasional dapur MBG pada tahap awal program. Sebelumnya ada persyaratan bahwa sebuah dapur harus memiliki penerima manfaat agar dapat beroperasi.
Kondisi itu, menurutnya, dalam sejumlah kasus mendorong pengelola dapur berupaya mendapatkan sekolah penerima, termasuk sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.
"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua," jelasnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam penyesuaian antara kebutuhan penerima manfaat dan kepentingan operasional dapur. Dalam pelaksanaan program berskala nasional, penentuan penerima seharusnya didasarkan pada kebutuhan sasaran.
Sidak di SPPG Pematang Sulur 1 Kota Jambi
Pernyataan soal penertiban sasaran MBG disampaikan Sudaryono saat inspeksi mendadak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pembenahan pelaksanaan MBG, terutama menyangkut penentuan sekolah penerima dan mekanisme penyaluran makanan melalui dapur-dapur SPPG.
BGN menegaskan penyaluran MBG tidak boleh dipaksakan kepada sekolah yang dinilai tidak membutuhkan program. Penataan sasaran penerima kini dilakukan agar program yang menggunakan anggaran negara lebih tepat guna.