BANGKO — Rapat koordinasi dipimpin langsung Sekda Merangin Zulhifni dan dihadiri sejumlah kepala OPD, termasuk Asisten III Henizor, Kepala Dinas Kominfo Ahmad Khoirudin, Kepala Dinas PMD Deddi Candra, serta Kepala Bappeda Zainal Abidin. Pemaparan materi sekaligus laporan pelaksanaan kerja sama disampaikan Asisten I Setda Merangin Sukoso selaku juru bicara Pemkab Merangin.
Nota kesepahaman antara Pemkab Merangin dan Ombudsman RI ditandatangani pada 2024 dan telah menghasilkan sejumlah capaian. Salah satunya pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik di empat OPD strategis.
Empat OPD yang Dipantau Ombudsman
Kerja sama mencakup pengawasan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Dinas Sosial. Dari hasil pemantauan, sejumlah OPD memperoleh opini kategori sedang tanpa maladministrasi.
Selain pelayanan publik, ruang lingkup kerja sama mencakup penanganan persoalan kepegawaian dan pemerintahan desa. Sukoso merinci cakupan tersebut dalam pemaparannya.
"Kegiatan lainnya yakni penanganan permasalahan pengangkatan PPPK bersama teman-teman BKPSDM, penanganan persoalan mekanisme pemberhentian kepala desa dari Dinas PMD, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari Dinas PMD," jelas Sukoso.
Pergantian PIC Jadi Catatan Evaluasi
Kendala selama pelaksanaan kerja sama dinilai bukan hambatan substansial. Persoalan yang mencuat lebih pada komunikasi dan koordinasi akibat pergantian personel penghubung di masing-masing OPD.
"Kalau hambatan sepertinya bukan hambatan, tetapi hal ini yang perlu kita tingkatkan ke depan. PIC sering berganti seiring mutasi dan rotasi jabatan. Akibatnya, terkadang komunikasi belum tersampaikan dengan baik," ungkap Sukoso.
Menurut Sukoso, kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi kerja sama ke depan. Pemkab Merangin akan memperkuat koordinasi agar komunikasi tetap berjalan meski terjadi pergantian pejabat maupun personel yang bertugas sebagai PIC.
"Ini menjadi catatan kami ke depan. Sehingga, jika terjadi rotasi atau mutasi terhadap pejabat yang menjadi PIC, komunikasi tetap dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh OPD. Kami berkomitmen untuk kembali melaksanakan MoU ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Rapat koordinasi virtual itu juga diikuti sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah lainnya. Pemkab Merangin menargetkan perpanjangan kerja sama dengan Ombudsman RI berjalan lebih tertib administrasi, terutama pada titik-titik koordinasi antar-OPD yang selama ini rawan terputus saat mutasi jabatan.