Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyatakan produksi Regional 1-nya menyumbang hampir sepertiga produksi migas nasional, dengan proyek Puspa Asri di Jambi diproyeksikan menambah pasokan strategis bagi Pertamina EP Jambi. Strategi berlapis diterapkan untuk menekan penurunan produksi lapangan tua, mulai dari mempertahankan baseline hingga eksplorasi sumber baru. Corporate Secretary PHR Eviyanti Rofraida menyebut posisi perusahaan sangat strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.
JAMBI — Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan perannya sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan produksi migas terbesar di Indonesia. Berdasarkan paparan perusahaan, total produksi PHR Regional 1 berkontribusi hampir sepertiga dari produksi migas nasional.
"PHR itu KKKS dengan produksi terbesar. Kalau total produksi seluruh PHR Regional 1, hampir sepertiga produksi migas nasional. Itu menggambarkan betapa strategisnya posisi PHR," kata Corporate Secretary PHR Eviyanti Rofraida melalui keterangan di Jambi, Sabtu.
Lapangan Tua Jadi Tantangan Utama
Sejumlah lapangan migas yang dikelola PHR menghadapi tantangan alamiah berupa penurunan produksi seiring bertambahnya usia reservoir. Kondisi itu membuat strategi menjaga keberlanjutan produksi menjadi semakin penting di tengah kebutuhan energi nasional yang terus berkembang.
PHR menerapkan strategi berlapis untuk merespons tantangan tersebut. Langkah pertama adalah mempertahankan produksi baseline dari lapangan yang sudah beroperasi agar laju penurunannya bisa ditekan.
"Yang utamanya adalah memaintain baseline, bagaimana yang sudah ada ini kalaupun turun, decline-nya tidak jauh. Kalau bisa kita maintain tidak turun, kalaupun turun sedikit," ungkap Eviyanti.
Puspa Asri di Jambi dan Pencarian Sumber Baru
Selain menjaga lapangan eksisting, PHR mengevaluasi potensi baru berdasarkan data yang tersedia dan melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber daya yang bisa dikembangkan menjadi sumber produksi. Pemanfaatan teknologi diterapkan untuk meningkatkan produktivitas lapangan dan mengoptimalkan cadangan.
Di Jambi, proyek Puspa Asri menjadi salah satu yang paling diperhatikan. Proyek tersebut diproyeksikan memberikan tambahan produksi yang memiliki arti strategis bagi Pertamina EP Jambi.
Dukungan Lintas Pemangku Kepentingan Dibutuhkan
Eviyanti menegaskan keberlanjutan produksi migas membutuhkan dukungan lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Dukungan itu diperlukan agar kegiatan operasi, eksplorasi, hingga pengembangan wilayah baru dapat berjalan aman dan berkelanjutan.
DEN Dorong Penambahan Produksi dan Cadangan Penyangga
Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menyebut langkah paling mendasar untuk memperkuat ketahanan energi adalah meningkatkan produksi energi, baik dari sumber fosil maupun nonfosil.
"Untuk meningkatkan ketahanan energi agar kita tidak bergantung kepada impor, tentu saja kita harus menambah produksi, baik yang fosil maupun nonfosil. Untuk minyak berarti meningkatkan lifting, begitu juga gas," ujarnya.
Peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan diversifikasi sumber energi. Pengembangan biodiesel menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sementara pemerintah juga mendorong pengembangan etanol sebagai alternatif kebutuhan bensin.
Dalam pengembangan biodiesel, penerapan B50 menjadi salah satu agenda besar. Peningkatan bauran biodiesel membutuhkan kesiapan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku atau feedstock, sehingga peningkatan produktivitas perkebunan perlu diperkuat tanpa perluasan lahan signifikan.
"Tantangannya masih sangat besar. Produksi kita terus naik, tetapi jangan sampai kemudian B50 ini kekurangan feedstock. Kita harus memastikan target produksi untuk menopang B50 itu cukup," kata Kholid.
DEN juga mendorong percepatan pembentukan cadangan penyangga energi yang berbeda dari cadangan operasional badan usaha. Kholid menyebut cadangan penyangga idealnya mencapai 30 hari setara impor dengan tenggat hingga 2035.
"Cadangan penyangga energi itu kalau bisa sampai 30 hari setara impor. Itu diberi waktu sampai 2035. Mudah-mudahan kita mengejar. Tetapi dalam waktu dekat, paling tidak sebelum bisa 30 hari, lima hari dulu atau 10 hari dulu. Secara bertahap kita bisa sampai 30 hari, idealnya 60 hari, lebih-lebih bisa 90 hari," ujarnya.
