JAKARTA — Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmorang menilai peran Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam mengawasi devisa hasil ekspor (DHE) bisa menjadi tameng baru bagi stabilitas rupiah. Namun, ia mengingatkan agar efektivitas kebijakan ini tidak diukur dari angka pengawasan semata, melainkan dari seberapa besar devisa yang benar-benar tertahan dan dikonversi di pasar domestik.
"DSI dapat memberikan dampak yang lebih langsung bagi nilai tukar rupiah jika kebijakan ini berhasil meningkatkan retensi atau penyimpanan hasil ekspor di dalam negeri," kata Hosianna dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Angka 14 Miliar Dolar AS Tidak Otomatis Menambah Pasokan Valas
Hosianna menegaskan bahwa angka headline sebesar 14 miliar dolar AS tidak boleh ditafsirkan sebagai peningkatan setara dalam pasokan valuta asing (valas) di pasar domestik. Dampak akhir terhadap mata uang, menurut dia, sangat bergantung pada besaran retensi dan konversi tambahan yang benar-benar terjadi.
"Transparansi yang lebih baik dan berkurangnya kebocoran devisa dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing di pasar domestik. Namun, dampak akhirnya terhadap mata uang bergantung pada besaran retensi dan konversi tambahan yang terjadi," jelas dia.
Presiden Prabowo Perluas Pengawasan ke 50 Pelabuhan
Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mempertegas peran DSI. Badan ini disebut bertugas meningkatkan transparansi transaksi ekspor, penetapan harga, dan hasil ekspor untuk menekan kebocoran akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Pemerintah berencana memperluas cakupan pengawasan ke lebih banyak komoditas strategis. Jangkauan pengawasan juga akan diperluas hingga 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Risiko Biaya Transaksi Bagi Eksportir
Hosianna menyoroti perlunya kejelasan kebijakan agar pengawasan yang lebih ketat tidak berdampak buruk pada iklim investasi. Ia mengingatkan bahwa peningkatan biaya transaksi bagi eksportir justru bisa menghambat investasi swasta.
"Selain itu, kejelasan kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang lebih ketat tidak meningkatkan biaya transaksi bagi eksportir atau menghambat investasi swasta," ujarnya menambahkan.
Restrukturisasi BUMN Dinilai Positif untuk Efisiensi Fiskal
Presiden Prabowo juga menekankan restrukturisasi BUMN yang ditujukan untuk menekan biaya operasional tetap (overhead) yang berulang. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan imbal hasil dari aset negara serta menghasilkan kontribusi dividen yang jauh lebih besar.
Menurut Hosianna, arah kebijakan ini berdampak positif bagi efisiensi fiskal. Namun, manfaat akhirnya bergantung pada keberlanjutan penghematan dan peningkatan dividen, sekaligus kemampuan mengurangi kebutuhan suntikan modal negara di masa mendatang.
"Peningkatan efisiensi dan dividen yang lebih besar dapat menyediakan sumber daya tambahan untuk belanja prioritas, namun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan belanja pemerintah dan kebutuhan pembiayaan," kata Hosianna.
"Oleh karena itu, kinerja penerimaan, komitmen belanja, dan meningkatnya biaya layanan utang tetap menjadi faktor penentu utama bagi kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah," imbuhnya.
