JAMBI — Jakarta — Wacana perpanjangan pembayaran utang proyek infrastruktur yang digarap BUMN karya memicu kekhawatiran di sektor perbankan. Pasalnya, langkah ini berpotensi menggeser risiko kredit ke masa depan dan menekan profitabilitas bank-bank milik negara (Himbara), meski di sisi lain memberikan ruang napas bagi kontraktor pelat merah.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa restrukturisasi tidak menghilangkan risiko kredit, melainkan hanya menundanya. Jika fundamental kemampuan bayar debitur tidak membaik, kualitas kredit berpotensi turun dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) membengkak.
“Restrukturisasi jangan sampai hanya menjadi instrumen untuk menunda pengakuan risiko kredit yang sebenarnya sudah memburuk,” tegas Rizal kepada Kontan, Senin (10/8).
Eksposur Besar Bank Mandiri dan BNI
Bank Mandiri menjadi salah satu bank dengan eksposur terbesar. Hingga Juni 2026, portofolio kredit perseroan ke ekosistem pemerintahan dan BUMN mencapai Rp489 triliun, mencakup pembiayaan proyek strategis, infrastruktur, energi, hingga pertahanan.
Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menegaskan pihaknya tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan. “Bank Mandiri akan melakukan assessment secara komprehensif dan mempertimbangkan setiap langkah berdasarkan kondisi masing-masing debitur serta ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Kualitas aset Bank Mandiri hingga Juni 2026 tercatat sehat dengan rasio kredit bermasalah (NPL) bank only sebesar 0,98% dan NPL coverage ratio mencapai 242%. Sementara itu, BNI mencatat pertumbuhan kredit ke BUMN sebesar 49,98% secara tahunan menjadi Rp241,7 triliun pada periode yang sama.
BTN Pilih Strategi Konservatif
Berbeda dengan bank lain, BTN mengaku memiliki eksposur kecil ke BUMN karya. Total kredit infrastruktur ke sektor itu hanya 0,97% dari total portofolio kredit korporasi perseroan, sejalan dengan fokus BTN pada pembiayaan perumahan.
Direktur Corporate Banking BTN, Helmy Afrisa Nugroho, menyatakan perseroan akan melakukan kajian menyeluruh apabila perpanjangan pembayaran kembali dilakukan. “Setiap kredit restrukturisasi dievaluasi secara individual berdasarkan tingkat risiko dan expected credit loss,” jelasnya.
BTN juga akan mengevaluasi arus kas dan prospek proyek, menyesuaikan struktur pembayaran, hingga mempertimbangkan tambahan agunan. Dukungan pemerintah melalui kelanjutan proyek strategis dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan restrukturisasi.
Risiko Moral Hazard di Balik Perpanjangan Utang
Rizal dari Indef menyoroti potensi moral hazard jika restrukturisasi dilakukan berulang tanpa perubahan fundamental. Debitur bisa memiliki ekspektasi akan terus memperoleh perpanjangan, sementara Himbara menghadapi tekanan untuk mempertahankan eksposur pembiayaan.
“Apabila Himbara sampai harus membentuk CKPN hingga 100% pada sebagian eksposur tersebut, laba dan modal bank akan tergerus sehingga kapasitas penyaluran kredit baru ke sektor produktif ikut berkurang,” paparnya.
Restrukturisasi masih dapat dibenarkan sepanjang proyek memiliki arus kas dan prospek pemulihan yang jelas. Namun, koordinasi antara Danantara, Kementerian BUMN, dan perbankan menjadi krusial untuk memastikan skema penyelesaian tidak sekadar menunda masalah, melainkan benar-benar memulihkan kemampuan bayar debitur.
