MUARA TEBO — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo bersama Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar sosialisasi penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah desa. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Tebo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Tebo.
Dalam evaluasi pelaksanaan program, tercatat masih ada 32 pemerintah desa yang belum melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan. Wakil Bupati Tebo menegaskan agar seluruh camat dan kepala desa segera menindaklanjuti tunggakan tersebut.
Peran Strategis Desa dalam Perlindungan Pekerja
Wakil Bupati Tebo menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh pekerja dari berbagai risiko pekerjaan. Pemerintah desa dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan aparatur desa maupun pekerja rentan memperoleh perlindungan.
"Pemerintah Kabupaten Tebo berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan aparatur desa maupun pekerja rentan memperoleh perlindungan sehingga dapat bekerja dengan lebih aman, tenang, dan produktif," ujarnya.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo mengajak seluruh pemerintah desa menjadikan perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan sinergi ini merupakan investasi sosial yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
Manfaat Program dan Kewajiban Pembayaran Iuran
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo memaparkan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP). Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya perlindungan bagi aparatur dan pekerja rentan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, Ahmad Bisyri, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo dalam memperluas cakupan perlindungan. Ia berharap pemerintah desa yang masih memiliki kewajiban pembayaran segera menyelesaikannya.
"Sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja. Kami berharap pemerintah desa yang masih memiliki kewajiban pembayaran iuran dapat segera melakukan penyelesaian, sehingga seluruh perangkat desa tetap terlindungi tanpa adanya kendala status kepesertaan," ungkap Ahmad Bisyri.
Target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Tebo berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemerintah desa untuk mendukung percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Seluruh peserta menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dan memastikan kewajiban pembayaran iuran dilaksanakan tepat waktu.
Dengan semakin luasnya cakupan kepesertaan dan meningkatnya kepatuhan pembayaran iuran, kesejahteraan pekerja di Kabupaten Tebo diharapkan terus meningkat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa menjadi kunci utama mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja. (*)
