JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan partainya tidak tinggal diam menanggapi rilis survei SMRC yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Dasco menyebut hasil survei tersebut kini tengah dikaji secara mendalam oleh jajarannya.
"Ada beberapa survei SMRC, kemudian Pak Burhanuddin tadi yang dipublikasi melalui media massa. Tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji," kata Dasco di Jakarta, Kamis (30/7).
Hasil Survei Jadi Bahan Kompilasi, Bukan Patokan Tunggal
Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa Gerindra tidak serta-merta menjadikan satu hasil survei sebagai acuan tunggal. Menurutnya, temuan dari berbagai lembaga survei akan dikompilasi terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai respons masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
"Nanti kita akan kompilasi, dan kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini," ujarnya.
Angka 51,1 Persen: Sinyal yang Perlu Direspons
Dasco mengakui bahwa angka 51,1 persen yang dirilis SMRC merupakan masukan berharga bagi pemerintah. Ia menilai apabila temuan tersebut mencerminkan kondisi riil di lapangan, maka pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Tentunya juga hasil survei itu adalah berupa masukan-masukan," kata Dasco.
Ketika disinggung apakah hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi resmi pemerintah, Dasco membenarkannya. Ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan jika hasil kajian internal partai menemukan kesesuaian antara data survei dengan kondisi aktual yang terjadi di tengah masyarakat.
"Iya, kalau memang hasil kajiannya kan ada yang kemudian memang sesuai dengan keadaan pada saat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, SMRC merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen. Angka ini menjadi perhatian luas karena menjadi indikator awal evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah di berbagai sektor.
