PONTIANAK — Peringatan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri agenda pengukuhan pengurus daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kalimantan Barat. Ia menekankan bahwa fluktuasi harga CPO global harus berdampak positif bagi kesejahteraan pekebun mandiri, bukan malah dinikmati sepihak oleh korporasi.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi," tegas Wamentan Sudaryono dalam sambutannya.
Manipulasi Harga TBS Jadi Sorotan
Praktik manipulasi nilai beli TBS kerap dikeluhkan petani sawit di sejumlah daerah, termasuk Jambi. Selisih harga yang dipatok pabrik dengan ketentuan resmi pemda sering kali merugikan petani yang tidak memiliki akses ke pabrik pengolahan lain. Sudaryono memastikan pemerintah akan menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar.
Visi Swasembada Pangan: Impor Beras, Jagung, dan Gula Dihentikan
Di luar komoditas sawit, Wamentan juga memaparkan visi besar kabinet saat ini untuk memutus ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan nasional akan digenjot lewat optimalisasi distribusi sarana produksi dan pembenahan infrastruktur di berbagai wilayah strategis.
"Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya. Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera," ujar Sudaryono.
Petani Sawit hingga Padi Harus Untung, Pemerintah Jamin Pupuk Tersedia
Sudaryono menekankan kemakmuran pelaku usaha tani dari berbagai sektor merupakan prioritas yang harus berjalan beriringan dengan target swasembada pangan nasional. Pemerintah, kata dia, hadir untuk memastikan seluruh rantai produksi berjalan optimal.
"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," paparnya.
Saluran Aspirasi Petani Dibuka Lebar
Melalui ruang koordinasi yang dibuka lebar bagi masyarakat, pihak kementerian berharap segala kendala teknis di lapangan dapat direspons dengan cepat. Mulai dari masalah irigasi, kelangkaan pupuk, hingga benih.
"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," katanya.
Sinergi lintas sektor antara lembaga pemerintah dan organisasi profesi seperti HKTI dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendongkrak taraf hidup masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.
