JAMBI — Dua kabupaten di Provinsi Jambi, Batanghari dan Muaro Jambi, telah mencapai titik temu dalam sengketa batas wilayah yang berlarut. Alih-alih melanjutkan negosiasi bilateral, kedua pihak memilih untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Keputusan ini diumumkan Gubernur Jambi Al Haris usai memimpin rapat pembahasan tapal batas di Orchardz Hotel Jayakarta, Senin lalu. Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bupati Muaro Jambi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari yang mewakili bupati setempat.
Kesepakatan Tanpa Syarat dari Kedua Daerah
Gubernur Al Haris menegaskan, baik Pemkab Batanghari maupun Pemkab Muaro Jambi telah menyatakan sikap terbuka. Keduanya sepakat untuk menerima apa pun hasil keputusan yang nantinya ditetapkan oleh Kemendagri, tanpa syarat atau keberatan lanjutan.
“Hari ini kami khusus membahas tentang tapal batas Batanghari dan Muaro Jambi. Keduanya sudah ada kesepakatan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Kemendagri,” ujar Gubernur Al Haris dalam keterangannya.
Ia menambahkan, “Keduanya sepakat apapun nanti keputusan dari Kemendagri akan menerima dan tetap mengawal pembangunan daerah masing-masing.”
Proses Rapat Berjalan Kondusif
Menurut Gubernur, pembahasan batas wilayah tersebut berlangsung tanpa hambatan berarti. Tidak ada perdebatan sengit atau ketegangan yang menonjol di antara kedua pemerintah daerah selama forum berlangsung.
“Saya kira ini tidak ada masalah. Kami juga akan mencoba menyebarkan informasi terkait apa yang nantinya menjadi keputusan dari Kemendagri,” tutup Al Haris.
Penyerahan keputusan ke tingkat pusat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan batas administrasi kedua daerah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Selanjutnya, publik di Batanghari dan Muaro Jambi tinggal menunggu putusan resmi dari Kemendagri yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
