JAMBI — Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 17 triliun untuk membangun ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu ke hilir. Tahap awal senilai Rp 2,2 triliun akan dipakai membangun lima kawasan di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo, dengan target peresmian tahun depan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembangunan kawasan peternakan terpadu itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri peternakan nasional. Lima pabrik pakan dan fasilitas pembibitan ayam (DOC) di lima kawasan tersebut ditargetkan rampung dan diresmikan pada 2027.
"Lima pabrik pakan, DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Insyaallah lima ini diresmikan tahun depan," ujar Amran saat kunjungan kerja di Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).
Kawasan peternakan dirancang sebagai satu ekosistem yang menangani seluruh rantai pasok, mulai dari produksi pakan, pembibitan atau DOC, budidaya ayam, produksi telur, hingga pengembangan sapi perah dan susu. Pendekatan ini ditempuh agar pasokan pangan bergizi bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bergantung pada impor.
Pemerintah menempatkan MBG sebagai penyerap utama (off-taker) produksi ayam, telur, dan susu dari kawasan-kawasan tersebut. Dengan begitu, permintaan program tersebut bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
"Dari hulu ke hilir ini holistik. Ada MBG menjadi off-taker ayam, telur, susu. Kemudian di sini produksi telur, ayam, susu," tutur Amran.
Salah satu kunci efisiensi ekosistem ini adalah penguatan industri pakan. Jagung sebagai bahan baku utama pakan akan dipasok dari sentra produksi di sekitar kawasan peternakan, bukan didatangkan dari daerah lain.
Amran menyebut Bone, Soppeng, dan kabupaten tetangga sebagai pemasok jagung untuk kawasan peternakan di Sulawesi Selatan. Pabrik pakan dibangun berdekatan dengan sentra jagung supaya biaya logistik tidak membengkak akibat pengiriman bolak-balik antarwilayah.
"Jadi dari hulu ke hilir ini holistik. Itu murah. Daripada jagung ini dikirim ke Surabaya, dikirim ke Jakarta, setelah jadi pakan dikembalikan," ujarnya.
Selain pabrik pakan, pemerintah membangun fasilitas pembibitan atau DOC agar kebutuhan bibit ayam bisa dipenuhi dari dalam negeri dan lebih dekat dengan sentra produksi. Pengembangan sapi perah diarahkan menambah kapasitas produksi susu nasional, terutama untuk kebutuhan gizi anak-anak.
Bone di Sulawesi Selatan masuk daftar lima kawasan pengembangan dengan luas lahan sekitar 150 hektare. Pembangunan di wilayah ini diharapkan membuka aktivitas ekonomi baru bagi warga sekitar, mulai dari pasar bahan baku hingga distribusi hasil peternakan.
Amran menekankan pembangunan ekosistem harus dilakukan secara terintegrasi agar manfaatnya ikut menggerakkan industri pengolahan dan penyerapan tenaga kerja lokal.
"Lokal lah. Kalau mau kerja di sini, itu kan lapangan kerja," pungkasnya.
Pengembangan ayam, telur, dan susu yang dikonsumsi anak-anak dinilai sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. "Generasi kita adalah generasi cerdas nanti ke depan, sehingga mencapai Indonesia Emas," kata Amran.
Bagi peternak rakyat dan pelaku usaha pakan, pembangunan lima kawasan ini berpotensi mengubah peta pasokan jagung dan DOC di wilayah masing-masing. Permintaan bahan baku akan terkonsentrasi di sekitar kawasan, sehingga petani jagung di kabupaten penyangga berpeluang mendapat pembeli yang lebih dekat.
Sejumlah analis industri peternakan menilai keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan infrastruktur pakan dan pembibitan, karena dua komponen itu menyumbang porsi terbesar biaya produksi ayam dan telur. Tanpa pasokan pakan yang stabil dan murah, target swasembada protein hewani berisiko meleset.
Pemerintah belum merinci jadwal pembangunan untuk masing-masing dari lima kawasan maupun skema anggaran per wilayah. Yang jelas, tahap pertama senilai Rp 2,2 triliun diprioritaskan untuk pabrik pakan dan fasilitas DOC di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.