Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp90 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Alokasi tersebut menjadi porsi terbesar di Provinsi Jambi dari total Rp381 miliar dana IJD 2026. Dana itu akan dipakai membangun jalan di empat seksi yang menghubungkan sejumlah kecamatan di wilayah pesisir.
TANJUNG JABUNG TIMUR — Anggota DPR RI Edi Purwanto menyebut alokasi Rp90 miliar untuk Tanjung Jabung Timur merupakan yang terbesar di Provinsi Jambi. Menurut dia, besarnya porsi itu tidak lepas dari kondisi tanah di wilayah tersebut yang didominasi kawasan gambut. Keaktifan pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat turut menjadi pertimbangan.
Dana tersebut rencananya dipakai membangun jalan di empat seksi. Dua ruas yang disebut antara lain jalan Desa Simpang/Berbak menuju Simpang Jembatan Muara Sabak, serta jalan Simpang Empat Kantor Camat Rantau Rasau menuju batas Kecamatan Nipah Panjang.
Edi menjelaskan, alokasi nasional untuk program IJD hanya Rp11 triliun. Angka itu diperebutkan banyak daerah di seluruh Indonesia. Menurut dia, koordinasi intensif bersama pimpinan Komisi V DPR RI, Kementerian PU, dan BPJN Jambi membuat alokasi untuk Tanjung Jabung Timur bisa terealisasi.
"Alokasi nasional untuk IJD hanya Rp11 triliun dan diperebutkan oleh banyak daerah, berkat koordinasi intensif bersama pimpinan Komisi V, Kementerian PU, dan BPJN, alokasi ini bisa terealisasi," kata Edi di Kota Jambi, Rabu.
Kucuran dana itu disebut melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Komisi V DPR RI, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Edi menyampaikan hal itu saat berada di Kota Jambi.
Untuk Provinsi Jambi, total alokasi dana IJD pada 2026 mencapai Rp381 miliar. Dari jumlah itu, Tanjung Jabung Timur menerima porsi paling besar dibanding kabupaten/kota lain di provinsi tersebut.
Pemilihan Tanjung Jabung Timur sebagai penerima alokasi terbesar mempertimbangkan karakter wilayah pesisir yang kondisi tanahnya banyak berupa gambut. Faktor keaktifan pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan kementerian juga disebut menjadi penilaian tersendiri.
Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi yang mengawal alokasi dana pusat. Menurut dia, dana itu penting untuk pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Dillah mencatat, selain alokasi IJD, ada hampir Rp100 miliar dana APBN yang mengalir ke Tanjung Jabung Timur melalui sejumlah program. Program tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus, penanganan permukiman kumuh, sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), hingga bedah rumah.
"Hampir 100 miliar dana APBN masuk ke Tanjung Jabung Timur tahun ini, mulai dari DAK, ada sanimas, pamsimas, juga bedah rumah," jelas bupati.
Pembangunan jalan di empat seksi menjadi bagian dari penanganan infrastruktur pesisir Tanjung Jabung Timur. Ruas-ruas yang dibangun menghubungkan kawasan permukiman dan pusat kecamatan di sepanjang wilayah pesisir.
Ruas Simpang/Berbak menuju Simpang Jembatan Muara Sabak dan ruas Rantau Rasau menuju batas Nipah Panjang termasuk dalam daftar penanganan. Kedua ruas itu berada di wilayah yang selama ini bergantung pada akses jalan darat untuk mobilitas warga dan distribusi barang.