JAMBI — DPRD Provinsi Jambi menilai pendekatan penanganan kebakaran hutan dan lahan selama ini terlalu fokus pada tahap pemadaman ketika api sudah membesar. Gagasan baru dari akademisi Universitas Jambi yang mengusung konsep Masyarakat Peduli Air (MPA-Air) dinilai membuka jalan bagi strategi pencegahan yang lebih fundamental, yakni menjaga kondisi gambut agar tidak kering dan mudah terbakar.
Konsep yang disampaikan Koordinator PPM-DAS dan SDA LPPM Universitas Jambi, Prof. Aswandi, ini tidak dimaksudkan untuk menghapus peran Masyarakat Peduli Api (MPA) yang selama ini menjadi ujung tombak di lapangan. MPA tetap diperlukan saat api muncul, sementara MPA-Air bekerja lebih awal dengan memantau kondisi air dan kekeringan gambut.
Perbedaan mendasar dari konsep ini terletak pada waktu deteksi. MPA bertugas merespons ketika titik api sudah ditemukan, sedangkan MPA-Air berperan mencegah kondisi yang memicu kebakaran. Masyarakat di tingkat desa nantinya bisa mengukur muka air, memantau kekeringan, merawat tata air, hingga melaporkan kondisi lapangan secara berkala.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mengatakan gagasan ini relevan dengan kebutuhan daerah yang memiliki kawasan gambut luas dan kerap dilanda karhutla berulang. Ia menilai pendekatan ini mengubah pola pikir dari kuratif menjadi preventif, dari fire fighting menuju water management.
"Karhutla tidak boleh kita lihat hanya ketika api sudah muncul. Kalau secara ilmiah kita dapat membaca kondisi air, kekeringan gambut dan faktor risiko jauh sebelum terjadi kebakaran, maka pendekatan pencegahan seperti inilah yang perlu kita dorong," ujar Ivan.
DPRD tidak ingin gagasan ini berhenti sebagai wacana akademis. Ivan mendorong agar konsep MPA-Air diuji coba terlebih dahulu di beberapa desa gambut dengan risiko karhutla tinggi. Uji coba ini penting untuk mengukur efektivitasnya sebelum diterapkan secara lebih luas di Provinsi Jambi.
"Saya lebih setuju kita uji dahulu di beberapa desa prioritas. Tentukan indikator ilmiahnya, siapkan SOP, ukur hasilnya selama satu musim kemarau. Kalau efektif menurunkan risiko kebakaran, baru kita perluas," kata Ivan.
Konsep akademis yang ditawarkan membagi kondisi lapangan menjadi beberapa level, mulai dari Aman, Waspada, Siaga, hingga Tindakan Dini. Pembagian ini disesuaikan dengan perkembangan kondisi air dan tingkat kekeringan gambut di lapangan.
Kekuatan pendekatan ini justru terletak pada peran warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut. Mereka adalah orang pertama yang melihat perubahan muka air di kanal, kondisi lahan, atau penyumbatan saluran air, jauh sebelum teknologi mendeteksi potensi kebakaran.
"Teknologi penting, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan adalah orang pertama yang melihat perubahan di lapangan. Kalau pengetahuan masyarakat dipadukan dengan teknologi, data BMKG, BPBD, perguruan tinggi dan perusahaan, kita akan mempunyai sistem peringatan dini yang jauh lebih kuat," jelas Ivan.
Dalam skema ini, pemerintah menyediakan sistem dan dukungan kebijakan, perguruan tinggi memberikan pendampingan ilmu dan model, sementara dunia usaha menjaga tata air di wilayah konsesinya masing-masing.
DPRD melihat peluang untuk mengintegrasikan konsep MPA-Air dengan jaringan Pos Karhutla yang sudah terbentuk di Provinsi Jambi. Pos yang selama ini berfungsi sebagai titik mobilisasi saat kebakaran bisa dikembangkan menjadi simpul pencegahan dan peringatan dini berbasis data.
"Kita ingin bergerak sebelum api membesar. Ketika muka air mulai turun dan indikator menunjukkan kondisi rawan, pos terdekat sudah harus meningkatkan patroli, mengecek sumber air, memperbaiki sekat kanal dan melakukan pembasahan bila diperlukan," kata Ivan.
Data kondisi air, sumber air, kanal, curah hujan, dan kondisi gambut nantinya bisa dipadukan dengan informasi titik panas dan prakiraan cuaca dalam satu dashboard pengendalian karhutla. Ivan juga menegaskan bahwa dunia usaha harus ikut bertanggung jawab memelihara tata air di wilayah pengelolaannya, karena pencegahan karhutla tidak mungkin seluruhnya dibebankan kepada APBD.