JAMBI — Indonesia telah merdeka secara politik sejak 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan di bidang ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi, Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S., menegaskan bahwa besarnya produk domestik bruto (PDB) tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan seluruh rakyat.
Menurutnya, kemerdekaan ekonomi bermakna lebih dalam dari sekadar memiliki mata uang dan kebijakan sendiri. Hal itu menyangkut kemampuan bangsa menciptakan kemakmuran lewat produktivitas, menguasai teknologi, serta mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Ekonomi Indonesia yang masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle-income economy merupakan capaian historis. Namun, Prof. Haryadi mengingatkan bahwa posisi ini justru menghadirkan medan yang lebih terjal menuju status negara maju.
"Ibarat mendaki gunung, kita sudah berada cukup tinggi, tetapi jalan menuju puncak menjadi semakin terjal," ujarnya dalam dialog kemerdekaan yang dikutip ANTARA di Jambi.
Fenomena ini kerap disebut middle-income trap. Negara gagal naik kelas karena upah tak lagi murah untuk bersaing dengan negara berpendapatan rendah, sementara teknologi dan inovasi belum mampu menandingi negara maju.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 memang turun menjadi 8,07 persen. Kendati demikian, angka absolutnya masih menyentuh 22,93 juta jiwa. Yang lebih memprihatinkan, banyak warga yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan tetapi hidupnya masih sangat rentan.
Kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit, atau lonjakan harga pangan bisa dengan mudah menjerumuskan mereka kembali ke jurang kemiskinan. "Kemerdekaan ekonomi bukan hanya soal membebaskan rakyat dari kemiskinan hari ini, tetapi memberi mereka kekuatan untuk tidak kembali miskin esok hari," tegas Prof. Haryadi.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 4,68 persen. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang. Namun, pertanyaan pembangunan tidak berhenti pada apakah seseorang bekerja.
Pertanyaan berikutnya yang jauh lebih krusial adalah jenis pekerjaan apa yang dimiliki. Apakah pendapatannya layak, produktivitasnya tinggi, dan ada jaminan perlindungan sosial? Negara maju tidak dibangun dari banyaknya pekerja, melainkan dari setiap pekerja yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi.
Indonesia dikenal kaya akan nikel, bauksit, dan hasil bumi lainnya. Namun, Prof. Haryadi menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam hanyalah modal, bukan jaminan kemakmuran. Tanpa hilirisasi dan penguasaan teknologi, kekayaan itu akan terus mengalir keluar dalam bentuk bahan mentah.
Pertumbuhan ekonomi 5 persen memang patut diapresiasi di tengah ketidakpastian global. Namun, fokus ke depan harus diarahkan pada sumber pertumbuhan, siapa yang menikmatinya, dan seberapa besar produktivitas meningkat karenanya. Indonesia tidak boleh merasa nyaman menjadi negara besar yang tumbuh sedang.