JAMBI — Keberadaan kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak menjamin masyarakat otomatis memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi daerah saat ini adalah ketersediaan dokter, tenaga spesialis, serta kelengkapan alat kesehatan di fasilitas pelayanan.
“JKN sangat penting, tetapi JKN tanpa dokter tidak cukup. Masyarakat bisa mempunyai kartu BPJS, tetapi kalau dokter tidak ada, spesialis tidak tersedia, alat kesehatan tidak memadai atau rumah sakit terlalu jauh, maka perlindungan itu belum sepenuhnya dirasakan,” jelasnya, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ivan menyoroti data nasional yang dipaparkan dalam pidato kenegaraan. Angka tersebut menunjukkan kebutuhan tambahan tenaga medis yang sangat besar, yakni sekitar 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. Menurutnya, angka ini adalah gambaran nyata tantangan Indonesia dalam memenuhi dan mendistribusikan tenaga medis hingga ke pelosok.
“Kalau kebutuhan dokter memang besar, solusinya tidak cukup hanya memindahkan dokter dari satu daerah ke daerah lain. Kapasitas pendidikannya juga harus diperbesar. Ini yang sekarang mulai dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam pidato tersebut, pemerintah mengklaim telah membuka 9 fakultas kedokteran baru selama sekitar 21 bulan terakhir. Selain itu, sebanyak 170 program studi spesialis dan subspesialis juga dikembangkan, dan 11 provinsi untuk pertama kalinya memiliki program studi spesialis.
Ivan menilai langkah ini menunjukkan bahwa persoalan kekurangan dokter sudah dipandang sebagai persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Kebijakan ini, lanjutnya, harus dibaca Jambi sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan rumah sakit pendidikan.
Politikus asal Jambi itu mendorong agar pemerintah provinsi segera memetakan kebutuhan dokter di setiap kabupaten/kota. Ia menilai, tanpa perencanaan yang matang, penambahan jumlah lulusan kedokteran secara nasional justru bisa menimbulkan ketimpangan baru jika distribusi tidak diatur dengan baik.
“Tayangan pidato juga memperlihatkan kebutuhan tambahan tenaga medis secara nasional yang sangat besar. Ini momentum bagi Jambi untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan kampus-kampus agar lulusan dokter ditempatkan di daerah yang paling membutuhkan,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada produksi dokter baru, tetapi juga pada pemerataan fasilitas rumah sakit rujukan dan alat kesehatan di daerah. Sebab, dokter yang kompeten tanpa didukung peralatan memadai tetap tidak akan mampu memberikan pelayanan optimal kepada pasien.