JAMBI — Proses pemulihan psikologis guru honorer berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri 64 Kota Jambi masih menemui kendala. Korban berinisial EK yang diduga menjadi sasaran perundungan oleh rekan kerjanya di lingkungan sekolah dikabarkan masih enggan bertemu dengan orang lain.
Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Rosa Rosilawati, membenarkan pihaknya telah bergerak melakukan pendampingan sejak laporan diterima. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal lantaran kondisi psikologis korban yang masih tertekan.
"Memang benar kami sudah melakukan pendampingan. Hanya saja belum sepenuhnya bisa dilakukan," kata Rosa, Jumat (20/6/2025).
Rosa menjelaskan, trauma yang dialami EK menjadi penghambat utama proses pendampingan. Hingga saat ini, timnya belum bisa melakukan komunikasi langsung atau pendampingan tatap muka secara intensif dengan korban.
"Itu kendala kita, jadi belum ada pendampingan secara dekat, face to face," ujarnya.
Pihak UPTD PPA telah berkoordinasi dengan keluarga korban. Mereka diminta segera menghubungi petugas apabila kondisi EK sudah memungkinkan untuk diajak berbicara.
Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada perkembangan atau kabar dari pihak keluarga, UPTD PPA memastikan akan kembali mendatangi kediaman korban. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulihan tetap berjalan dan korban mendapatkan perlindungan yang layak.
"Kami sudah meminta pihak keluarga untuk segera menghubungi kami jika yang bersangkutan sudah bisa diajak berbicara. Namun, jika tidak ada kabar beberapa hari lagi, kami akan ke sana lagi," jelas Rosa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, membenarkan bahwa pendampingan terhadap korban telah dilakukan oleh UPTD PPA. Pihaknya berkomitmen memastikan persoalan ini tidak semakin berdampak buruk pada kondisi kejiwaan korban.
Dinas terkait juga terus memantau perkembangan kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar tersebut. Perlindungan dan pemulihan psikologis korban menjadi prioritas utama pemerintah kota.