Semangat PU 608, Menteri Dody Hanggodo Percepat Pusat Pemerintahan Papua Tengah

Penulis: Redaksi  •  Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:12:12 WIB
Semangat PU 608, Menteri Dody Hanggodo Percepat Pusat Pemerintahan Papua Tengah
JAKARTA - Mengusung semangat PU 608, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang berlokasi di Kabupaten Nabire.

Momentum PU 608 dimaknai sebagai pengingat bagi Kementerian PU untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, termasuk lewat percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Direktorat Jenderal Cipta Karya mencatat progres pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah telah mencapai 36,90% per 9 Agustus 2026, dengan target penyelesaian Desember 2026.

Ketiga gedung tersebut mulai dibangun sejak 20 Oktober 2025 dan dikerjakan kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar bersumber dari APBN.

"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.

Penataan kawasan turut berjalan, mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal. Progres pekerjaan yang dimulai Desember 2025 ini sudah 25,34%, dengan kegiatan seperti penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone. Target rampung penataan kawasan ini Desember 2026.

Akses menuju kawasan juga relatif dekat, yakni sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, serta sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.

Percepatan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.

Reporter: Redaksi
Back to top