MUARO JAMBI — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Muaro Jambi mencapai Rp1,58 juta per bulan pada 2025. Angka ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis BPS.
Jika dirinci, pengeluaran untuk makanan menyerap Rp858.166 per kapita per bulan, sementara kebutuhan bukan makanan mencapai Rp724.279. Porsi belanja makanan yang lebih besar dari non-makanan biasanya mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah, merujuk pada Hukum Engel.
Dibandingkan tahun sebelumnya, pengeluaran warga Muaro Jambi mengalami kenaikan Rp15.306 atau tumbuh 0,98 persen. Pada 2024, rata-rata pengeluaran per kapita di kabupaten ini masih berada di angka Rp1,57 juta per bulan.
Kenaikan ini terjadi di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar. Meski naik, laju pertumbuhan pengeluaran relatif landai jika dibandingkan dengan inflasi tahunan di Provinsi Jambi.
Dengan nilai tersebut, Muaro Jambi menempati peringkat keempat dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan besaran pengeluaran per kapita. Secara nasional, kabupaten ini berada di peringkat 203 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Posisi ini menunjukkan daya beli masyarakat Muaro Jambi berada di atas rata-rata sebagian daerah lain di Jambi. Namun, masih ada sejumlah kabupaten/kota dengan tingkat pengeluaran lebih tinggi di provinsi tersebut.
Struktur pengeluaran rumah tangga di Muaro Jambi pada 2025 masih didominasi kelompok makanan. Sebanyak 54,23 persen dari total pengeluaran digunakan untuk membeli makanan, sedangkan sisanya 45,77 persen untuk kebutuhan bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi.
Dominasi pengeluaran makanan ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengendalian harga pangan. Stabilitas harga bahan pokok akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat di kabupaten ini.
Data Susenas BPS ini merupakan sumber utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan pola konsumsi masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Hasil survei tersebut juga kerap menjadi acuan dalam evaluasi program pembangunan daerah.