JAMBI — Rencana Gubernur Jambi untuk memoratorium pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) baru berbenturan dengan kepentingan puluhan ribu petani swadaya. Para petani menilai kebijakan yang tertuang dalam surat bernomor 1637/DISBUN-3/VII/2026 itu justru akan memperpanjang rantai pasok dan menekan pendapatan mereka di saat harga TBS sedang tidak menentu.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menyebut pembatasan jumlah pabrik tidak akan menyelesaikan persoalan tata kelola, tetapi malah memperlebar jarak tempuh petani ke pabrik. Ia mencontohkan, saat ini ongkos angkut TBS yang ditanggung petani di Jambi sudah mencapai Rp200.000 hingga Rp300.000 per kilogram akibat jarak yang terlalu jauh.
“Semakin terbatas jumlah pabrik di suatu wilayah, semakin jauh jarak tempuh petani swadaya untuk menjual TBS, semakin tinggi ongkos angkut yang mereka tanggung, dan semakin lemah posisi tawar mereka di hadapan pembeli,” ujar Darto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8/2026).
Darto mengingatkan bahwa moratorium berpotensi mengusir investasi ke provinsi tetangga. Alih-alih membangun pabrik di Jambi, investor bisa berpaling ke Riau, Sumatera Selatan, atau Sumatera Barat. Akibatnya, TBS dari kebun di wilayah perbatasan Jambi akan tetap mengalir keluar dan nilai tambah hilang dari daerah.
Pendiri JPNS Provinsi Jambi, Subari, mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengumpulkan data legalitas dan kapasitas pabrik. Namun, ia menegaskan data tersebut seharusnya dipakai untuk menertibkan kemitraan antara pabrik dan kebun di sekitarnya, bukan untuk membekukan izin baru.
“Dalam beberapa tahun ke depan, hasil replanting PSR ini akan mendorong lonjakan produksi TBS petani swadaya secara signifikan. Kalau kapasitas pabrik direm sekarang, dampaknya justru akan terasa paling buruk beberapa tahun lagi,” kata Subari.
Ia merujuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai BPDPKS. Ribuan hektare kebun petani yang sebelumnya ditanami bibit palsu kini tengah diganti dengan bibit unggul bersertifikat. Begitu tanaman baru memasuki masa produktif, produksi TBS dipastikan meningkat drastis.
Anggota DPRD Merangin dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Fahmi, menilai pemerintah keliru jika menganggap moratorium adalah solusi. Menurutnya, persoalan utama petani adalah relasi kuasa yang timpang dengan korporasi, bukan sekadar ketersediaan pabrik.
Fahmi mendorong pemerintah memperkuat pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan mempercepat sertifikasi ISPO serta RSPO. Dengan data petani yang presisi, ia yakin petani akan lebih mudah mengakses program pemberdayaan dan mendapatkan harga yang wajar.
“Dengan data petani sawit yang presisi, petani akan lebih mudah memperoleh akses program dan penguatan kemitraan yang adil,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah memastikan harga TBS yang wajar agar posisi tawar petani tidak terus melemah di hadapan pembeli.