MUARO JAMBI — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi memasuki fase kritis. Data terbaru menunjukkan, sejak awal tahun hingga pertengahan Juli 2026, sudah ada sepuluh titik api yang menghanguskan area seluas 11 hektare. Titik-titik kebakaran itu tersebar di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan, Kumpeh, dan Mestong.
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, menyebut daerahnya masuk kategori kerawanan tinggi terhadap karhutla. Dalam apel siaga di halaman kantor pemkab, ia mengingatkan bahwa pencegahan harus diperkuat sebelum api membesar. "Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar potensi kebakaran bisa dicegah sejak dini dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar," ujarnya.
Apel tersebut bukan sekadar seremonial. Seluruh peserta memeriksa kesiapan personel dan perlengkapan pemadam. Pemeriksaan ini untuk memastikan setiap unsur bisa bergerak cepat begitu titik api terdeteksi.
Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah menegaskan jajarannya tidak akan main-main dengan pelaku pembakaran. Ia menyebut pihaknya sudah menyiapkan patroli terpadu, edukasi ke desa-desa rawan, dan sistem deteksi dini titik api. "Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat," tegas Bayu.
Ia memastikan penegakan hukum akan berjalan profesional dan tegas terhadap siapa pun yang terbukti membakar hutan atau lahan. "Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama," tambahnya.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2026 oleh seluruh unsur yang hadir. Mulai dari TNI-Polri, Basarnas, BMKG, BPBD, Kejaksaan Negeri, organisasi perangkat daerah, camat, hingga perwakilan perusahaan.
Penandatanganan itu menjadi simbol bahwa pemerintah dan aparat serius membangun kolaborasi. Targetnya bukan hanya memadamkan api, tapi mencegah agar kebakaran tidak terulang setiap musim kemarau. Dengan koordinasi lintas sektor yang dioptimalkan, sistem deteksi dini diharapkan bisa mempercepat respons di lapangan.
Masyarakat pun diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika ada titik api, warga diminta segera melapor ke aparat terdekat atau BPBD setempat.