JAMBI — Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Jambi mencatat minat orang tua terhadap program Sekolah Rakyat masih timpang antarpendidikan. Untuk jenjang SMP dan SMA, pendaftar sudah melampaui kuota 90 siswa. Sebaliknya, jenjang SD justru belum mencapai separuh target.
Kepala Dinsosdukcapil Provinsi Jambi, Edy Kusmiran, menduga penyebab utama rendahnya pendaftar SD adalah kekhawatiran orang tua. Program Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama, sehingga anak-anak harus tinggal di asrama selama masa pendidikan.
"Untuk tingkat SD, terutama kelas 1, kemungkinan orang tua masih belum yakin karena anak harus tinggal di asrama," kata Edy, Kamis (9/7/2026).
Kondisi ini terjadi baik di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Jambi maupun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di dua wilayah itu, jumlah pendaftar SD masih sama-sama jauh dari kuota.
Penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan melalui sistem penjangkauan langsung. Sasaran utamanya adalah keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 dan 2, yaitu keluarga miskin dan pra-sejahtera.
Seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, hingga kebutuhan siswa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program ini dirancang sebagai layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Provinsi Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi masih terus melakukan sosialisasi dan pendataan agar kuota siswa SD dapat terpenuhi sebelum proses belajar mengajar dimulai. Upaya ini melibatkan jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Mungkin itu yang menjadi penyebab kuotanya belum terpenuhi," ujar Edy menambahkan, merujuk pada kekhawatiran orang tua terhadap sistem asrama bagi anak usia SD.
Untuk jenjang SMP dan SMA, jumlah pendaftar justru sudah melebihi kapasitas yang tersedia. Artinya, antusiasme calon siswa tingkat menengah dan atas terhadap program ini tergolong tinggi.