MUARA BUNGO — Pantauan di lokasi pada 10 November 2026 menunjukkan pekerjaan struktur dan atap gedung Room VIP Bandara Muara Bungo belum tuntas. Kepala tukang proyek, Herman, menyebut progres fisik masih jauh dari separuh target kontrak.
"Soal progres saya kurang ngerti, Pak. Menurut saya progresnya kurang dari 50 persen, sebab hitungan 50 persen pekerjaan sudah selesai pekerjaan atap, sedangkan proyek ini belum dipasang atap," kata Herman kepada Bungonews.net.
Angka resmi progres tetap mengacu pada laporan pengukuran dan evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun kondisi di lapangan memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai jadwal kontrak.
Mengapa Evaluasi Kemampuan Kontraktor Jadi Sorotan
PT Gunung Sago Perkasa diduga menangani enam paket pekerjaan konstruksi pada tahun anggaran 2026. Jumlah itu memunculkan pertanyaan soal pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Regulasi mewajibkan penyedia memiliki kapasitas riil untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kontrak yang dipegangnya. Jika evaluasi SKP dilakukan cermat sejak awal, potensi keterlambatan seharusnya sudah terantisipasi sebelum kontrak berjalan.
Pertanyaannya, apakah evaluasi SKP PT Gunung Sago Perkasa benar-benar dilakukan sebelum perusahaan itu memenangkan pekerjaan Room VIP Bandara Muara Bungo?
Pengawasan Baru Sebatas Administrasi?
Peran PPK, konsultan pengawas, dan instansi terkait kini dipertanyakan. Pengawasan proyek pemerintah semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi dan laporan progres berkala.
Pengawas wajib memastikan kesesuaian realisasi fisik dengan jadwal kontrak serta penggunaan anggaran berdasarkan prestasi pekerjaan. Ketika progres tertinggal, langkah korektif apa yang sudah diambil PPK belum dijelaskan secara terbuka.
Kesan yang muncul, pengawasan berjalan hanya di atas kertas sementara kondisi pekerjaan di lapangan justru tertinggal.
Denda hingga Daftar Hitam Menanti Kontraktor yang Lalai
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur tanggung jawab para pihak, pengendalian kontrak, serta konsekuensi bagi penyedia yang tidak memenuhi kewajiban.
Penyedia yang terlambat dapat dikenakan denda sesuai ketentuan kontrak. Bila syarat dan dasar hukumnya terpenuhi, pemutusan kontrak maupun sanksi daftar hitam bisa diterapkan.
Aturan itu memberi pemerintah ruang bertindak, bukan membiarkan keterlambatan tanpa evaluasi dan tindakan terukur.
Dinas PUPR dan Inspektorat Diminta Buka Data
Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui PPK perlu menjelaskan progres resmi pekerjaan, hasil evaluasi kemampuan penyedia, serta langkah yang sudah diambil untuk mengejar ketertinggalan. Inspektorat Provinsi Jambi diminta memastikan proses pengadaan dan pengendalian kontrak berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari PPK maupun Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait evaluasi SKP, keterlambatan progres, dan kemungkinan penerapan sanksi belum diperoleh.
Proyek yang dibiayai uang negara dituntut selesai tepat waktu, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan jangan hanya tajam saat tender, tetapi tumpul ketika kontrak bermasalah.