JAMBI — Pemerintah menargetkan 70–80 persen persoalan sampah nasional tuntas pada 2029 melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dan gerakan memilah sampah dari rumah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dan meminta masyarakat terlibat langsung sejak dari sumbernya.
Target itu disampaikan Zulhas saat menjadi Pembina Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional, Jakarta. Acara tersebut dihadiri sekitar 15.000 peserta dari unsur pemerintah, komunitas, relawan lingkungan, dan masyarakat. Zulhas menegaskan reformasi pengelolaan sampah harus berjalan di dua jalur sekaligus: teknologi di sisi pemerintah, kebiasaan di sisi rumah tangga.
"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," kata Zulhas.
Fasilitas Waste to Energy Dipercepat lewat Perpres 109/2025
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas sesuai mandat Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Pendekatan yang dipakai berbasis kawasan perkotaan atau aglomerasi yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari.
Menurut Zulhas, sekitar 30 lokasi PSEL direncanakan dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Tiga lokasi di antaranya akan masuk fase groundbreaking dalam waktu dekat, menyusul 12 lokasi yang sedang diproses Danantara untuk masuk tahap pemilihan mitra dengan target beroperasi pada 2028.
Pemilahan dari Rumah Jadi Kunci Nilai Ekonomi Sampah
Zulhas menempatkan pemilahan sampah rumah tangga sebagai prasyarat agar fasilitas PSEL tidak kekurangan bahan baku berkualitas. Sampah organik yang dipisahkan bisa diolah menjadi pupuk, sementara sampah anorganik masuk jalur daur ulang dan punya nilai ekonomi bagi rumah tangga maupun pengepul.
"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar dalam pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas waste to energy. Namun itu saja tidak cukup," kata Zulhas.
"Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa menjadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujarnya.
Beban Fiskal dan Waktu Jadi Ujian Target 2029
Rantai nilai sampah di Indonesia selama ini didominasi sektor informal. Sampah anorganik yang dipilah di rumah umumnya bergerak lewat bank sampah, pengepul, dan lapak sebelum masuk industri daur ulang. Kebiasaan memilah di tingkat rumah tangga menentukan seberapa besar volume material yang bisa diselamatkan dari tempat pembuangan akhir.
Dari sisi infrastruktur, PSEL membutuhkan pasokan sampah yang stabil dalam volume besar agar layak secara komersial. Skema kerja sama dengan Danantara menunjukkan pembiayaan proyek akan melibatkan mitra swasta, bukan hanya anggaran pemerintah. Percepatan tiga lokasi groundbreaking menjadi indikator awal apakah target 2028 untuk 12 lokasi lain realistis.
Bagi pelaku usaha di sektor daur ulang, pupuk organik, dan pengelolaan limbah, arah kebijakan ini membuka peluang pasokan bahan baku yang lebih terpilah. Namun tanpa penegakan aturan pemilahan di tingkat kota dan kabupaten, fasilitas pengolahan berisiko beroperasi di bawah kapasitas.
Pemerintah menempatkan gerakan masyarakat sebagai bagian dari reformasi, bukan pelengkap. Zulhas menyebut kolaborasi pemerintah dan rakyat sebagai jalan mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif, bebas dari masalah sampah. Target 2029 akan diuji oleh konsistensi pemilahan di rumah tangga dan kecepatan konstruksi fasilitas PSEL di lapangan.
