Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi menelusuri penjualan tandan buah segar kelapa sawit asal Jambi, terutama dari kawasan perbatasan, ke pabrik pengolahan di provinsi tetangga. Penelusuran dilakukan setelah penerimaan dana bagi hasil sawit Jambi merosot dari Rp 36 miliar menjadi sekitar Rp 7 miliar dalam tiga tahun terakhir. BKAD mendorong gabungan kelompok tani membentuk organisasi untuk mendirikan pabrik kelapa sawit mini di sentra produksi.
KOTA JAMBI — Kepala BKAD Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan pihaknya tengah menelusuri informasi soal TBS asal Jambi yang mengalir ke pabrik kelapa sawit di daerah tetangga. Dugaan awal, arus keluar komoditas itu dipicu selisih harga pembelian antara pabrik di Jambi dan di luar daerah.
"Informasinya terkait persoalan harga, di pabrik kelapa sawit luar Jambi lebih kompetitif, menguntungkan bagi mereka untuk menjual di sana," kata Agus di Jambi.
Namun Agus menegaskan informasi soal arus TBS keluar daerah masih membutuhkan penelitian dan verifikasi. Pemprov Jambi akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi sebenarnya sebelum menentukan langkah.
Mengapa TBS ke Luar Jambi Jadi Perhatian Pemprov
Arus TBS keluar daerah dinilai perlu diwaspadai karena pengolahan komoditas itu menghasilkan aktivitas ekonomi di tempat pabrik berada. Nilai tambah yang seharusnya dinikmati Jambi berpindah ke daerah lain.
Persoalan itu menjadi salah satu hal yang dikaji Pemprov Jambi di tengah penurunan dana bagi hasil (DBH) sawit selama tiga tahun terakhir. Penerimaan DBH sawit Jambi turun dari Rp 36 miliar pada tahun pertama menjadi Rp 12 miliar pada tahun kedua, lalu sekitar Rp 7 miliar pada tahun ketiga.
Dorongan Pabrik Kelapa Sawit Mini di Sentra Produksi
Agus mendorong gabungan kelompok tani (gapoktan) membentuk organisasi yang bisa mengembangkan pabrik kelapa sawit mini di sekitar sentra produksi. Langkah itu dinilai dapat menjaga pasar TBS petani.
"Kami sangat berharap gapoktan ini minimal bisa membentuk satu organisasi yang mereka dapat dimandatorikan untuk mendirikan pabrik kelapa sawit mini," katanya.
Fasilitas pengolahan tersebut dapat menjadi alternatif bagi petani untuk menjual TBS tanpa mengirimkannya ke luar provinsi. Selain itu, keberadaan pabrik mini diharapkan mendorong terciptanya nilai tambah di Jambi.
Kajian Lanjutan dan Verifikasi Data Jadi Kunci
BKAD menegaskan belum menarik kesimpulan dari informasi yang beredar. Verifikasi lapangan diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran.
Kajian Pemprov Jambi akan difokuskan pada memastikan seberapa besar volume TBS yang keluar daerah dan seberapa besar dampaknya terhadap penerimaan daerah. Hasil kajian itu akan menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.
