JAMBI — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai pertanggungjawaban kerugian BUMN karya yang ditaksir mencapai Rp500 triliun-Rp600 triliun tidak boleh berhenti di level direksi. Ia menyebut mantan Presiden Joko Widodo serta mantan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Erick Thohir turut bertanggung jawab karena memberi penugasan proyek. Pernyataan itu disampaikan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin (21/9/2026).
Paragraf pembuka: Said menegaskan dirinya mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meminta pertanggungjawaban pihak yang merugikan BUMN. Namun ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar direksi yang menjalankan proyek, melainkan juga menelusuri pihak pemberi penugasan. Menurutnya, akumulasi kerugian lima BUMN karya — PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, dan PT PP — sudah mencapai ratusan triliun rupiah.
Siapa yang Diminta Bertanggung Jawab
Said menyoroti peran pemberi penugasan sebagai akar persoalan. Ia menilai direksi hanya menjalankan instruksi proyek yang secara ekonomi tidak selalu layak. "Bukan direksinya. Tapi dengan menterinya juga. Dengan orang yang memberikan penugasan," kata Said.
Dari situ ia menarik kesimpulan bahwa Jokowi, Rini Soemarno, dan Erick Thohir perlu ikut dimintai keterangan. "Ini rugi karena penugasan pemerintah. Bukan direksinya. Karena dia yang menugaskan mereka," ujarnya.
Ia merujuk Pasal 66 UU BUMN sebagai dasar. Jika pemerintah menugaskan proyek yang tidak layak secara ekonomi, biaya penugasan semestinya ditanggung pemerintah plus margin layak untuk BUMN. Proyek kereta cepat disebutnya sebagai salah satu contoh yang perlu dilihat dari sisi penugasan, bukan hanya kinerja perusahaan.
Jalan Tol dan Kontraktor yang Dipersoalkan
Selain penugasan, Said mempertanyakan transaksi pembelian jalan tol dari swasta yang kemudian dikelola BUMN. Ia menuntut proses negosiasi dan harga pembelian dibuka ke publik. "Banyak sekali dulu jalan tol kita tidak bangun karena rugi. Milik swasta. Dibeli dan kita tidak pernah tahu negosiasinya seperti apa," kata Said.
Kerja sama BUMN dengan pihak swasta, menurutnya, juga perlu diperiksa dalam evaluasi. Ia bercerita soal pengalamannya sebagai komisaris PT Bukit Asam. Pada 2019, ia mengaku menolak rencana penggunaan kontraktor senilai sekitar Rp5 triliun karena dinilai terlalu mahal. Setelah diperiksa, nilai proyek yang sama disebut melonjak jadi sekitar Rp17 triliun.
Penolakan itu, kata Said, berujung pada pemberhentian dirinya. "Saya dipecat karena saya lawan itu," ujarnya.
Kerugian BUMN Perlu Dipetakan
Ekonom Telisa Aulia Valianti menilai persoalan kerugian BUMN tidak bisa digeneralisasi. BUMN yang berorientasi laba, menurutnya, harus dibedakan dari perusahaan yang menjalankan kewajiban pelayanan publik atau model usaha campuran. "Kita harus mapping, kita klasifikasikan. Jadi nanti kita perlakuannya juga enggak sama rata," kata Telisa.
Ia juga meminta pemerintah memisahkan kerugian akibat penugasan negara, kesalahan manajemen, dan dugaan kecurangan. Penanganan perkara sebaiknya mempertimbangkan nilai materialitas agar pemeriksaan fokus pada persoalan berdampak besar.
Syarat Said untuk Pembenahan Danantara
Said menilai evaluasi BUMN harus menjadi bagian dari pembenahan Danantara. Ia mendukung langkah itu dengan tiga syarat: target yang jelas, pemilihan orang yang mampu menjalankan target, dan perlindungan dari intervensi. "Yang penting Danantara menyelesaikan BUMN itu sangat sederhana. Satu tetapkan targetnya. Dua pilih orang yang bisa melaksanakan target itu. Ketiga lindungi orang itu dari intervensi," kata Said.
Penutup: Pernyataan Said menambah tekanan publik agar evaluasi BUMN tidak berhenti pada direksi, tetapi menyentuh kebijakan penugasan dan transaksi yang melibatkan pemerintah. Arah pembenahan lewat Danantara akan jadi ujian pertama soal seberapa jauh pertanggungjawaban itu benar-benar ditegakkan.
