JAMBI — Dr. Dedek Kusnadi, dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, menyebut keadilan fiskal sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata di Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi harus memastikan setiap daerah memiliki ruang yang adil untuk berkembang.
Menurut Dr. Dedek, semangat desentralisasi fiskal adalah memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih mandiri. Tujuannya jelas: meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Bukan Soal Anggaran Sama Rata, Tapi Proporsional
Dr. Dedek meluruskan pemahaman umum tentang keadilan fiskal. Ia menegaskan bahwa keadilan bukan berarti seluruh daerah mendapatkan jumlah anggaran yang sama. Justru, distribusi harus mempertimbangkan kebutuhan, kondisi geografis, tingkat kemiskinan, serta kapasitas fiskal masing-masing daerah.
"Daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) membutuhkan afirmasi melalui kebijakan transfer pemerintah pusat," ujar Dr. Dedek dalam keterangan yang diterima di Jambi.
Peran Vital Dana Alokasi Khusus (DAK)
Ia menyoroti peran penting dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Menurutnya, DAK berfungsi memperkuat pelayanan publik, khususnya bagi daerah yang masih tertinggal. Tanpa instrumen ini, ketimpangan vertikal dan horizontal sulit diatasi.
Dr. Dedek menambahkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dibangun secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Arah Baru Desentralisasi: Keseimbangan Kewenangan dan Pembiayaan
Lebih jauh, Dr. Dedek menilai bahwa keadilan fiskal harus dimaknai sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kewenangan daerah dengan kemampuan pembiayaan yang dimiliki. Prinsip ini sejalan dengan arah penguatan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan keadilan sosial.
"Indonesia tidak boleh hanya tumbuh dari pusat-pusat ekonomi besar. Kekuatan bangsa ini justru akan lahir ketika kabupaten, kota, dan daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masyarakatnya," tegasnya.
Tantangan ke Depan: Dampak Nyata Setiap Rupiah Belanja Daerah
Ke depan, tantangan pemerintah bukan sekadar meningkatkan besaran anggaran daerah. Dr. Dedek mengingatkan bahwa setiap rupiah belanja daerah harus memberikan dampak nyata bagi kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
"Keadilan fiskal pada akhirnya bukan persoalan pembagian uang semata, melainkan sebuah komitmen negara untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
